TribunTimur/

Wabup Toraja Utara Rapat Evaluasi Pembangunan Desa, Ini Pesannya

Dibuka oleh Wakil Bupati Toraja Utara, Yosia Rinto Kadang, didampingi Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang

Wabup Toraja Utara Rapat Evaluasi Pembangunan Desa, Ini Pesannya
risnawati/tribuntoraja.com
Bupati Toraja Utara Yosia Rinto Kadang saat membuka rapat koordinasi dan evaluasi pembangunan lembang (desa) di Kabupaten Toraja Utara tahun anggaran 2018 di Ruang Pola Kantor Bupati Toraja Utara, Jl. Sam Ratulangi No.1 Rantepao, Toraja Utara, Sulsel. Jumat (09/02/2018). 

Laporan Wartawan TribunToraja.com, Risnawati

TRIBUNTORAJA.COM, RANTEPAO - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang (PMDL) Toraja Utara, menggelar rapat koordinasi dan evaluasi pembangunan lembang (desa) di Kabupaten Toraja Utara tahun anggaran 2018 di Ruang Pola Kantor Bupati , Jl. Sam Ratulangi No.1 Rantepao, Toraja Utara, Sulsel, Jumat (09/02/2018).

Dibuka oleh Wakil Bupati Toraja Utara, Yosia Rinto Kadang, didampingi Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang (PMDL) Rita Rasinan dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Aset Firdaus Rin Bata.

Dalam sambutannya, Yosia Rinto Kadang menegaskan bahwa koordinasi antara camat dan lembang di dalam menciptakan program yang berkualitas dan berguna bagi masyarakat agar dapat meningkatkan perekonomian di wilayah masing-masing.

"Kepala desa jangan membuat program masing-masing yang tidak berguna bagi masyarakatnya", tegas Rinto.

Tambahnya, kepada kepala desa jangan malu selalu berkoordinasi dengan Kadis PMDL Rita Rasinan serta dirinyapun siap 24 jam.

"Selain itu, laporan administrasi perlu ditingkatkan", tambahnya.

Berharap, agar kepala desa perlu rencana yang matang didalam pengelolaan dana desa, dan tidak ada yang yang tersangkut masalah hukum.

"Untuk anggaran 2018 ini, saya tekankan agar koordinasi dan kerjasama lebih ditingkatkan demi pembangunan yang terarah yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian didaerah masing-masing", ujar Rita Rasinan,

Dalam rapat tersebut, sekaligus membahas evaluasi laporan pertanggungjawaban tentang realisasi anggaran penggunaan anggaran fisik maupun biaya operasional, laporan kegiatan tahun 2018 tentang tahapan pencairan.

"Selain itu kita membahas tentang struktur organisasi tata kerja perangkat lembang, dimana lembang di Toraja Utara masih berstatus swadaya, sehingga OTKnya itu harus dua tahun dan mempunyai dua kepala seksi", tutup Rita.

Turut hadir dalam rapat tersebut para camat, kepala lembang (desa) dan pendamping desa se-Toraja Utara.

Penulis: Risnawati M
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help