Petani Unjuk Rasa, Bupati Mamuju Buat Kebijakan Ini

Untuk menindak lanjuti tuntutan para petani, kata dia, pihaknya akan mengundang semua unsur yang berkepentingan

Petani Unjuk Rasa, Bupati Mamuju Buat Kebijakan Ini
nurhadi/tribunsulbar.com
Didampingi Kapolres Mamuju dan Kapolsek Mamuju, Bupati Mamuju menyambangi pengunjuk rasa di halaman kantor Bupati. 

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Bupati Mamuju, H. Habsi Wahid, kembali memberikan kebijaksanaan kepada para petani padi di Mamuju, Sulbar, untuk menjual gabah kering panen keluar daerah, untuk beberapa waktu ke depan.

Bupati Mamuju H.Habsi Wahid, menyampaikan hal itu di depan para petani yang sebelumnya berunjuk rasa meminta pencabutan surat keputusan bupati tentang tata niaga gabah kering panen karena dinilai tidak pro terhadap petani, di depan Kantor Bupati Mamuju, Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Karema, Senin (5/2/2018).

Keputusan itu diambil Habsi Wahid, setelah mendengar keluh kesah para petani yang berasal dari Kecamatan Kalukku dan Papalang dalam diskusi yang cukup alot dengan petani dan mahasiswa, didampingi Kapolres Mamuju, AKBP Muhammad Rivai Arvan dan Kapolsek Mamuju AKP Ade Chandra.

"Kita perlu bijak sama-sama. Jadi saya harapkan berikan kami kesempatan dulu untuk mencarikan solusi dan tidak akan lama, sehingga saya juga memberikan kesempatan petani untuk menjual gabah keluar daerah untuk beberapa hari kedepan sambil menunggu evaluasi," katanya.

Untuk menindak lanjuti tuntutan para petani, kata dia, pihaknya akan mengundang semua unsur yang berkepentingan untuk membahas solusi atas tuntutan para petani. Antara lain, petani, kelompok tani, pedagang pengumpul, pedagang industri atau penggilingan, seluruh Forkopimda, Polres, Dandim, DPRD, termasuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

"Sesungguhnya dalam kebijakan ini kita sudah lihat aspek secara umum, jadi bukan sepihak. Kita mengayomi secara keseluruhan. Cuma kita melihat tata niaga gabah di Mamuju perlu ditata dengan baik, sehingga kita keluarkan keputusan ini," ujarnya.

Menurutnya, jika hanya sekedar untuk mencabut surat keputusan tersebut adalah hal gampang. Namun ia meminta waktu kepada seluruh pihak untuk bersabat sejenak demi mencarikan solusi atas keluhan para petani.

"Kemarin saya juga sudah beri kesempatan selam dua hari untuk mengangkat gabah keluar daerah. Saya juga ini tegaskan bahwa ini bukan Perbup, tapi ini hanya surat keputusan yang sifatnya belum sepenuhnya mengikat, sehingga kita akan evaluasi ini dengan melibatkan semua unsur terkait," katanya.

"Kita juga ingin melihat semua masyarakat menjangkau kebutuhannya dengan harga yang sesuai. Olehnya kita harus duduk bersama, Agar masyarakat juga tidak membeli beras yang kian hari semakin tinggi," terangnya.

"Kalau dalam pertemuan nanti yang melibatkan semua unsur yang berkepentingan semua mengatakan cabut, kita akan cabut. Tapi kalau dalam keputusan rapat mengatakan direview karena ada pasal-pasal yang ingin kita longgarkan, maka kita akan review, agar tidak ada pihak yang dirugikan," tuturnya.

Habsi mengungkapkan, tidak langsung menemui petani yang melakukan unjuk rasa karena berpikir subtasnsi tuntutan mereka sama dengan tuntutan miunggu lalu. "Insya Allah saya akan berpighak kepada rakyat Mamuju. semoga saudara bisa memahami untuk sementara waktu," ucapnya.

Habsi menjelaskan, terkait terkait surplus produksi petani selama 2017 yang mencapai 192.000 ton gabah, pihaknya berusahan mempertahankan agar kedepan tidak terjadi kelangkaan dihari-hari yang akan datang sehingga melarang petani menjual semua keluar daerah.

"Surplus Itu dikurangi kebutuhan petani 10 persen, kemudian Bulog 5.600 ton gabah, kalau dalam bentuk beras 3.200 ton. Sehingga surplus kita sekitar 103.452 ton, justru inilah yang kita takutkan terjadi infkasi kalau semua keluar dan tidak menutup kemungkinan berasnya kembali ke Mamuju dengan harga yang mahal," jelasnya.

Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved