TribunTimur/

Bawaslu Sulsel Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Pemilu di Jeneponto

Asry Yusuf, menuturkan netralitas penyelenggara Pemilu adalah kunci utama suksesnya pelaksanaan Pilkada.

Bawaslu Sulsel Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Pemilu di Jeneponto
edi hermawan/tribunbantaeng.com
Bawaslu Sulsel sosialisasi penyelesaian sengketa Pemilu di Cafe Lino, Jl Ishak Iskandar, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Rabu (31/1/2018) siang. 

Laporan Wartawan TribunBantaeng.com, Edi Hermawan

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - Sejumlah perwakilan partai politik dan tim pemenangan bakal calon bupati dan wakil bupati Jeneponto berkumpul di Cafe Lino, Jl Ishak Iskandar, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Rabu (31/1/2018) siang.

Kehadiran mereka untuk mengikuti sosialisasi tata cara penyelesaian sengketa proses tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati.

"Penyelesaian sengketa Pemilukada merupakan wewenang Bawaslu dan Panwaslu, jadi kehadiran kita disini untuk mengulas sejauh mana tahapan proses pilkada itu dilangsungkan. Jika harus bersengketa seperti apa caranya kita akan bahas bersama dengan narasumber kita," kata Ketua Panwaslu Jeneponto, Saiful.

Sementara itu, pimpinan Bawaslu Provinsi Sulsel Asry Yusuf, menuturkan netralitas penyelenggara Pemilu adalah kunci utama suksesnya pelaksanaan Pilkada.

Baca: Timsel Bawaslu Sulsel Pembekalan di Jakarta, Ada Humas UMI Juga

Baca: Ke Sidrap, Komisioner Bawaslu Sulsel Larang ASN Lakukan Ini

"Biang kerusuhan atau ketidakpuasan publik atau peserta pemilu itu jika penyelenggara pemilu tidak netral dan ini memicu adanya sengketa, baik sengketa antar calon maupun sengketa terhadap penyelenggara," kata Asry Yusuf.

Jika terdapat penyelenggara yang terindikasi bermain mata dengan salah satu calon maka sanksinya cukup jelas. "Kalau ada penyelenggara pemilu yang coba-coba disogok atau menerima sogokan segera laporkan ke polisi, ada tim cyber, dan saya akan antar ke jakarta yang melaporkan itu untuk mendpat penghargaan dari Bawaslu RI," jelasnya.

Sementara itu, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), H Edi Supriyanto yang juga menjadi narasumber dalam acara itu menuturkan jika pihaknya bersedia menerima laporan sengketa pilkada.

"Pasal 154 (2) UU 2016 Pasal 2 Perma 11 Bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN setelah seluruh upaya administrasi dilakukan," tutur Edi Supriyanto.(*)

Penulis: Edi Hermawan
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help