OPINI: Cyber-Democracy dan Ruang Publik Asimetris

Ciri masyarakat kapitalis berikutnya, ditandai dengan kelahiran media massa, mulai yang paling sederhana hingga kompleks.

OPINI: Cyber-Democracy dan Ruang Publik Asimetris
dok.tribun
Ilham Paulangi

Oleh: Ilham Paulangi
Alumnus Fakultas Ilmu Budaya Unhas, Pendiri Institut Literasi Pedesaan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Francis Fukuyama, dalam bukunya The End of History (1989), memprediski bahwa demokrasi liberal mungkin merupakan titik akhir dari evolusi ideologi dan sebagai bentuk final pemerintahan umat manusia. Ini disebutnya sebagai titik akhir sejarah (the end of history).

Terlepas dari berbagai dinamika dan perubahan sistem demokrasi diberbagai negara, sistem demokrasi liberal telah berhasil diterima sebagai sistem pemerintahan pada hampir seluruh permukaan bumi, setelah menaklukkan berbagai jenis bentuk pemerintahan awal yang dianggap banyak mengandung kontradiksi dan irasionalitas.

Tidak terkecuali Indonesia, perkembangan demokrasi juga mengalami kemajuan pesat, baik dari sisi kelembagaan maupun kultur demokrasi. Indonesia termasuk bagian dari negara yang telah mengalami pergolakan ideologis dan sistem pemerintahan, dan pada akhirnya menegaskan diri sebagai sebuah negara demokrasi. Indonesia, bahkan diklaim sebagai salah negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia.

Kestabilan demokrasi dan tingkat kesejahteraan seringkali dijadikan sebagai tolak ukur utama keberhasilan sebuah bangsa.

Sementara negara-negara yang mencoba untuk bertahan dengan sistem ideologi tertutup, justru mengalami keterisolasian. Sehingga menjadi wajar apabila setiap bangsa modern mencita-citakan lahirnya sebuah masyarakat dan pemerintahan yang demokratis, termasuk Indonesia.

Indikator demokrasi berciri liberal adalah adanya kekebasan untuk menyampaikan pendapat dan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Sehingga posisi individu menjadi sangat penting, Setiap individu mempunyai satu suara dalam suatu proses mencapai konsensus, one man one vote.

Prasyarat Demokrasi
Jurgen Habermas, pemikir Mazhab Franfurt, mengajukan prasyarat untuk menciptakan masyarakat yang demokratis yaitu keharusan adanya ruang public baru (public sphere) yang bebas dominasi.

Menurutnya, ruang publik adalah suatu prosedur komunikasi, dimana warga negara bebas untuk menyatakan sikap mereka.

Keberadaan ruang publik dapat menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan para warga negara untuk menggunakan kekuatan argumen. Ruang publik berfungsi dalam proses deliberasi, adu argumentasi, memunculkan kesepahaman, dan akhirnya bisa melahirkan konsensus.

Halaman
123
Penulis: AS Kambie
Editor: AS Kambie
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help