Cium Aroma Korupsi Pengadaan Lampu Jalan, Kejati Sulselbar bakal Panggil Pejabat di Polman

Proyek pengadaan lampu jalan, bertenaga surya untuk 144 Desa di Kabupaten Polewali Mandar menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2015

Cium Aroma Korupsi Pengadaan Lampu Jalan, Kejati Sulselbar bakal Panggil Pejabat di Polman
ilustrasi lampu jalan

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan dan Barat mulai mengagendakan pemanggilan terhadap sejumlah pejabat yang diduga mengetahui dan terlibat dalam proyek pengadaan lampu jalan tenaga Surya di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulbar.

Pemanggilan tersebut karena dalam proyek yang diperuntukkan untuk masyarakat di pedesaan di Kabupaten Polman dilaporkan adanya indikasi mark up yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

"Tim sudah membuat schedule atau jadwal pemanggilan pemeriksaan para pihak yang diduga mengetahui proyek itu," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin, Jumat (26/1/2018).

Tak hanya unsur pejabat saja yang akan dipanggil keteranganya terkait masus proyek pada Sekertaris Daerah (Sekda) dan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) - 2017 tersebut, tetapi semua pihak yang mengetahui untuk memastikan adanya unsur perbuatan pidana dalam kasus itu.

Hanya saja, Salahuddin belum membeberkan pihak pejabat yang bakal diambil keteranganya. "Masalah itu kita serahkan sama penyidik," paparnya.

Proyek pengadaan lampu jalan, bertenaga surya untuk 144 Desa di Kabupaten Polewali Mandar menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2015 hingga tahun 2017, dengan total anggaran sebesar Rp52.144.024.000.

Adapun rincianya tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Polman, melalui dana ADD mengucurkan anggaran Rp4.610.074.000 dan rekanannya yakni dari CV Zamzam.

Kemudian tahun 2016 Pemkab Polman, melalui Dinas Kesehatan menganggarkan kembali menganggarkansebesar Rp889.020.000 dan rekanannya yakni CV Barman.

Serta melalui Setda Pemkab Polman sebesar Rp7.059.250.000 dan rekanannya yakni dari PT Alif Pratama, juga CV Binanga dengan anggaran sebesar Rp16.920.000.000, untuk pengadaan lampu jalan di 144 Desa.

Sedangkan tahun 2017 melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemkab Polman lagi mengadakan proyek lampu jalan tersebut sebesar Rp188.00.000. Serta melalui Setda Pemkab sebesar Rp8.941.680.000 yang dikerjakan oleh PT Alif Pratama dan CV Binanga sebesar Rp13.536.000.000.

Namun dibelakangan diindikasi adanya dugaan mark up, karena dalam nilai pengadaanya yang sebesar Rp23 juta/item. Sementara faktanya, harga lampu jalan tersebut hanya senilai Rp17/unitnya. Sehingga ada potensi kerugian negara, ditaksir mencapai ratusan juta sampai miliaran

Penulis: Hasan Basri
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help