Begini Penjelasan Sekretaris BPKD Bantaeng Terkait Tunjangan TPP

Pasalnya, mereka merasa ada diskriminasi kalau yang mendapat TPP hanyalah ASN yang statusnya non guru dan mereka tidak.

Begini Penjelasan Sekretaris BPKD Bantaeng Terkait Tunjangan TPP
Edi Hermawan/TribunBantaeng.com
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bantaeng, Junaedi. 

Laporan Wartawan TribunBantaeng.com, Edi Hermawan

TRIBUNBANTAENG.COM, BANTAENG - Rencana pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) oleh Pemkab Bantaeng kepada para ASN disikapi oleh para guru.

Pasalnya, mereka merasa ada diskriminasi kalau yang mendapat TPP hanyalah ASN yang statusnya non guru dan mereka tidak.

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bantaeng, Junaedi mengatakan bahwa pihaknya bukan ingin membeda-bedakan ASN.

"Untuk hal TPP, tentu kita tidak ingin membeda-bedakan, tetapi untuk guru ini, sementara kita simulasikan, karena pemberian TPP ini akan disesuaikan dengan kemampuan daerah," ujarnya kepada TribunBantaeng.com, Senin (22/1/2018).

Sebab TPP menurutnya ada dua fungsi, baik fungsi kesejahteraan maupun fungsi pengawasan, yang intinya adalah untuk mewujudkan ASN yang bersih.

"Kemarin guru-guru juga sudah audiance dengan kami, cuman aturan Permendagi dikatakan bahwa TPP disesuaikan kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak ada istilah anak tiri atau bukan," tambahnya

Pasa pembahaaan Peraturan Bupati (Perbup) tentang TPP pun, pihaknya mengaku akan melibatkan PGRI agar bisa mengetahui seperti apa tehbis dan kemampuan keuangan daerah yang akan digelontorkan untuk TPP. 

Penulis: Edi Hermawan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help