Mutasi Sekwan DPRD Mamuju, Bupati Disebut Labrak Aturan Ini

Bupati Mamuju Habsi Wahid dianggap melabrak Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Mutasi Sekwan DPRD Mamuju, Bupati Disebut Labrak Aturan Ini
nurhadi/tribunsulbar.com
Pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju, oleh Bupati H Habsi Wahid di aula kantor bupati, Rabu (10/1/2018). 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Proses pergantian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mamuju menuai sorotan.

Bupati Mamuju Habsi Wahid dianggap melabrak Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Dalam undang-undang tersebut disebutkan, proses pergantian Sekretaris Dewan atas persetujuan pimpinan DPRD dengan memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman.

Hal itu diutarakan Wakil Ketua DPRD Mamuju, Sugianto, kepada TribunSulbar.com, Minggu (14/1/2018).

Baca: Bocah 2 Tahun di Mamuju Ini Kurus Setelah Konsumsi Obat Palsu, Begini Imbauan BPOM

"Konsep idealnya harus harus melaksanakan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian Sekwan," katanya.

"Sekalipun melanggar, tapi saya mau apa karena ketua DPRD saja tidak banyak komentar," ujar Sugianto menambahkan.

Sugianto mempertanyakan sejauh mana pemahaman pembina kepegawaian dalam hal ini Sekda menjabar aturan tersebut.

Ketua DPRD Mamuju St Suraidah Suhardi menyebutkan, tidak pernah dilibatkan dalam proses pergantian tersebut.

Halaman
12
Penulis: Nurhadi
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help