Ansar Manrulu: Oligarki Bajak Demokrasi

Tapi sepertinya pesimis jika melihat dominannya kekuatan oligarki bermain dan menentukan pasangan calon dibanyak daerah.

Ansar Manrulu: Oligarki Bajak Demokrasi
TRIBUN TIMUR/ABD AZIS
Ketua Tim Deks Pilkada Partai Gerindra Makassar, Ansar Manrulu. 

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Azis Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemilihan kepala daerah yang akan di laksanakan di 171 daerah harus menjadi ruang demokrasi bagi rakyat untuk ikut menyeleksi dan menentukan pemimpin yang mereka harapkan.

Pengurus DPC Partai Gerindra Makassar, Ansar Manrulu, menyatakan, di Sulsel akan digelar pilgub, 3 pilwali, dan 9 pilkada kabupaten. Ini dilaksanakan, katanya ditengah persoalan kesenjangan sosial semakin jadi sorotan.

"Memang sangat memprihatinkan. Lihat saja, 1 penduduk kaya menguasai 49 persen kekayaan negeri. Disaat bersamaan, masih ada sekitar 29 juta yang hidup dibawah garis kemiskinan dan 68 juta yang terancam miskin," kata Ansar Manrulu via pesan Whatsaap, Sabtu (12/1/2018).

Tidak sampai disitu, ketimpangan kepemilikan lahan, kata Ansar 1 persen menguasai 72 persen tanah.

"Bagaimana bisa berharap ada pemerataan dan kesejahteraan dikalangan petani kalau sudah seperti Itu kasusnya," lanjut Ansar.

Pertanyaannya kemudian, bisakah pilkada memberikan solusi? Tidak boleh putus asa. Tapi sepertinya pesimis jika melihat dominannya kekuatan oligarki bermain dan menentukan pasangan calon dibanyak daerah.

"Oligarki itu Ibu kandung dari kesenjangan ini, dan kekuasaan politik bagi mereka hanya instrumen untuk memudahkan akumulasi kapitalnya," katanya.

Ini yang di maksud Bung Hatta tentang 'sosio demokrasi', kata Ansar, sulit akan lahir pemimpin rakyat yang akan berjuang mewujudkan keadilan sosial, jika demokrasi politik tanpa ada demokrasi ekonomi dan kekuatan oligarki. Justru sebaliknya akan semakin mengkonsentrasikan sumber daya dan kapital pada minoritas kecil di negeri ini.

"Akhirnya semua kembali pada rakyat, mau menjadikan momentum pilkada untuk menghalau dominasi kekuatan oligarki atau pasrah menerima keadaan," ujarnya.(*)

Penulis: Abdul Azis
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help