BPJS Kesehatan Gandeng Kejari Parepare, Ini Tujuannya

MoU dalam bentuk Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diberikan BPJS Kesehatan kepada Kejari Parepare untuk menindaki perusahaan nakal ini.

BPJS Kesehatan Gandeng Kejari Parepare, Ini Tujuannya
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Karyawan teller Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-Kes) melayani pengguna kartu BPJS kesehatan 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Mulyadi

TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE -Sebanyak 14 perusahaan nakal yang tidak mendaftarkan karyawannya untuk mendapatkan jaminan kesehatan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Parepare bakal ditindaki Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare.

Hal ini menyusul adanya MoU dalam bentuk Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diberikan BPJS Kesehatan tersebut kepada Kejari Parepare untuk menindaki perusahaan nakal ini.

"Adanya perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta JKN-KIS, maka BPJS gandeng kejaksaan untuk meminta pendampingan hukum,"terang Kabid Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Parepare, Sinar Kuldia, Kamis (11/1/2018).

Sementara itu, Kajari Parepare, Reskiana Ramayanti mengungkapkan, jaksa bertindk sebagai pengacara negara untuk memberikan tindakan hukum kepada BPJS.

"Surat Kuasa Khusus (SKK BPJS Kesehatan) sebagai dasar Kejari guna pelaksanaan fungsi dan tugas serta kewenangan yang diberikan dalam bidang perdata dana tata usaha negara,"terang Kiki sapaan akrab Kajari Parepare.

Kiki menambahkan bahwa pihaknya akan bekerja dengan maksimal pasca adanya SKK dari BPJS kesehatan Parepare ini untuk melakukan penindakan terhadap sejumlah perusahaan nakal yang ada di Kota Parepare ini.(*)

Penulis: Mulyadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help