Oknum BPN Gowa yang Terjaring OTT Dijerat Pasal Pemerasan

Sidang perdana kasus yang menghebohkan warga Gowa Februari 2017 lalu itu, berlangsung 4 Januari kemarin

Oknum BPN Gowa yang Terjaring OTT Dijerat Pasal Pemerasan
HANDOVER
Tim Saber pungli Polda Sulawesi Selatan bersama Obdusman melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkup Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Gowa, Rabu (22/2/2017) sekitar pukul 11.00 Wita. Barang bukti yang disita uang diduga hasil suap kepada salah satu pejabat BPN Gowa berinisial RI sebanyak Rp 3 juta. 

Laporan Wartawan Tribun Timur Wa Ode Nurmin

TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA- Oknum pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gowa, Faisal, yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Ombudsman dan Tim Saber Pungli Polda Sulsel, akhirnya memasuki tahap persidangan.

Sidang perdana kasus yang menghebohkan warga Gowa Februari 2017 lalu itu, berlangsung 4 Januari kemarin dan kedua dijadwalkan hari ini.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Gowa, Arif Suhartono saat ditanya tentang pasal yang didakwakan, mengatakan jika Faisal didakwa dengan dua pasal tentang korupsi.

"Pasal dakwaan yang kita berikan yakni pasal 12 huruf e jo pasal 12 A, (1), (2) UU 31 Tahun 1999 Jo UU 20 Tahun 2001 atau pasal 11 jo Pasal 12 A, (1), (2) UU 31 Tahun 1999 JO UU 20 Tahun 2000," ujarnya, Rabu (10/1).

Pasal tersebut masuk dalam kategori pasal pemerasan.

Dimana dalam pasal itu menjelaskan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Dengan ancaman pidana minimal empat tahun penjara dan maksimal 20 tahun serta denda minimal Rp 200 jita dan maksimal Rp 1 M.

Sedangkan Pasal 11 UU Tipikor, ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.

Sememtara itu, Ketua LSM Kapak Sulsel, Khaeril Djalil, yang mengawal kasus tersebut, mengapresiasi penuntut umum yang mendakwakan dua pasal tersebut.

"kami nilai bahwa pasal yang digunakan penuntut umum untuk menjerat pihak terdakwa itu sudah sesuai, namun kami berharap tuntutan yang nanti akan diberikan penuntut umum tidak di bawah ancaman pasal minimal empat tahun," katanya.

Dia juga menambahkan akan tetap mengawal dan mengontrol jalannya kasus ini di persidangan Tipikor Makassar hingga ada putusan yang sifatnya membuat efek jera bagi terdakwa.

"Sehingga tidak ada oknum-oknum yang ingin bermain dengan hukum lagi dan pemberantasan korupsi dapat berjalan sesuai harapan kita semua," tambahnya.(*)

Penulis: Waode Nurmin
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help