Dugaan Korupsi UMKM dan Pohon Ketapang

Ini Alasan Polda Sulsel Tetapkan 5 Tersangka Korupsi UMKM dan Pohon Ketapang

Meski penghitungan kerugian negara belum selesai dilakukan namun penyidik secara resmi bisa menetapkan tersangka

Ini Alasan Polda Sulsel Tetapkan 5 Tersangka Korupsi UMKM dan Pohon Ketapang
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Dicky Sondani, saat jumpa pers di Warkop Siama, Selasa (9/1/2018). Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sulawesi Selatan menetapkan empat tersangka kasus korupsi proyek penanaman Pohon Ketapang Kencana. Adapun keempat orang tersangka yakni Mantan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) kota Makassar, Abdul Gani Sirman. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Alfian

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 20 orang Pegawai maupun Pensiunan Pemerintah Kota Makassar, Polda Sulawesi Selatan akhirnya mengumumkan tersangka kasus korupsi Proyek penanaman Pohon Ketapang Kencana dan Pengadaan Barang Persediaan Sanggar Kerajinan Lorong- Lorong Kota Makassar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar Tahun Anggaran 2016.

Dari kedua kasus yang masuk tahap penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sulsel itu ditetapkan lima orang tersangka. Empat tersangka untuk kasus Ketapang dan dua tersangka korupsi UMKM.

Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Dicky Sondani, saat jumpa pers di Warkop Siama, Selasa (9/1/2017).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi kami menyimpulkan untuk sementara terdapat empat orang tersangka," ungkapnya.

Adapun keempat orang tersangka yakni Mantan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) kota Makassar, Abdul Gani Sirman. Sementara tiga orang lainnya yakni Budi Susilo (Kabid Pertanaman), Buyung Haris (Honorer) dan Abu Bakar Muhajji (pensiunan) masing-masing berstatus PNS lingkup Pemkot Makassar.

Sementara itu untuk kasus UMKM tersebut, Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sulsel menetapkan dua orang tersangka. Yakni mantan Kadis UMKM, Abdul Gani Sirman, dan Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, Enra Efni.

Gani Sirman pun menjadi satu-satunya tersangka yang dijerat dari kedua kasus tersebut. Hal ini lantaran ia menjadi pihak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kedua dinas yang berbeda tersebut.

Sedangkan Enra Efni pada kasus UMKM berstatus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

"Tentu tersangka ini sesuai dengan awal yang terjadi karena volume dan anggaran yang tidak sesuai dengan anggaran semula. Polisi akan berkoordinasi lagi dengan BPKP untuk menghitung berapa kerugian negara dari kasus ini karena kemarin kita juga menggeledah kantor DLHD dan menyita dokumen-dokumen," terang Dicky.

Perwira berpangkat tiga bunga itu lanjut menerangkan bahwa meski penghitungan kerugian negara belum selesai dilakukan namun penyidik secara resmi bisa menetapkan tersangka lantaran telah adanya potensi kerugian negara beserta berdasarkan keterangan saksi-saksi.

"Penghitungan kerugian negara belum selesai tetapi ysng jelas bahwa potensi kerugian negara sudah ada. Dan adanya potensi itu membuat penyidik bisa menetapkan tersangka," lanjutnya.

Diketahui dalam kasus dugaan korupsi pohon Ketapang Kencana dalam pagu atau batas tertinggi anggaran dalam proyek ini sebanyak Rp 6.918.000.000 sedangkan perkiraan hanya terealisasi sebanyak Rp 5.027.263.000 sehingga Kasus ini diduga terjadi mark up harga di pohon ketapang dan juga kurang volume item pekerjaan dan pohonnya.

Kemudian dalam kasus, dugaan pengadaan barang persediaan sanggar kerajinan lorong lorong Kota Makassar pada Dinas Koperasi dan UKM terdapat pagu sebanyak Rp 1.025.850.000 dan hanya terealisasi sebanyak Rp 975.232.000.(*)

Penulis: Alfian
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved