IDI Sulselbar Dukung BPOM Perketat Iklan Obat Herbal dan Suplemen

BPOM akan memperketat pengawasan promosi dan iklan obat maupun suplemen kesehatan, khususnya obat dan suplemen

IDI Sulselbar Dukung BPOM Perketat Iklan Obat Herbal dan Suplemen
SANOVRA JR/TRIBUN TIMUR
Direktur PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Irwan Hidayat (kanan) didampingi Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof Dr dr Nurpudji A Taslim (tengah) menjadi narasumber pada kegiatan seminar kesehatan di Auditorium RS Unhas, Makassar, Sabtu (25/11). Kegiatan bertajuk Seminar Memanfaatkan Obat Herbal Menuju Indonesia Sehat ini dihadiri sekitar 250 peserta. Mereka berasal dari kalangan akademisi, industri, peneliti, mahasiswa dan masyarakat umum 

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Tahun 2018 ini, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) akan memperketat pengawasan promosi dan iklan obat maupun suplemen kesehatan, khususnya obat dan suplemen kesehatan berbahan alami.

Pengetatan pengawasan tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Kepala BPOM tentang Pengawasan Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan.

Bagi obat dan suplemen kesehatan yang ingin mendapatkan izin, produknya harus mendapatkan persetujuan izin iklan dan izin edar dari kepala BPOM.

Iklan obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang disajikan harus obyektif, memberikan informasi ke masyarakat sesuai fakta dan tidak menyimpang dari khasiat serta produk harus aman.

Iklan tidak boleh menyesatkan dalam menyajikan informasi yang berkaitan dengan harga, bahan, mutu, komposisi, indikasi atau keamanan obat. Jika ketentuan dan syarat tersebut dilanggar, BPOM akan memberikan sanksi administrasi.

Wacana BPOM tersebut mendapat dukungan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sulawesi Selatan (Sulsel) karena akan menguntungkan masyarakat dalam hal penggunaan obat.

"Kami mendukung rencana tersebut agar masyarakat dapat terlindungi terkait penggunaan obat yang aman dan rasional," kata Ketua IDI Sulselbar, Dr Muhammad Ichsan Mustari MHM kepada Tribun Timur, Selasa (9/1/2018).

Dengan kebijakan tersebut diharapkan obat herbal dan suplemen yang beredar di masyarakat memenuhi standar kesehatan dan pastinya sudah terdaftar di BPOM.(*)

Penulis: Hasrul
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help