Kasus Ketapang dan UMKM, Polda Sulsel Segera Tetapkan Tersangka

Polda Sulsel berjanji segera menetapkan tersangka dalam dugaan kasus Tipikor pohon Ketapang dan Kerajinan Lorong UMKM.

Kasus Ketapang dan UMKM, Polda Sulsel Segera Tetapkan Tersangka
Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani memperlihatkan uang sitaan dari kantor Balaikota Makassar saat melakukan press release di ruang Ditreskrimsusm Polda Sulsel, Makassar, Jumat (5/1). Uang dengan jumlah lebih dari Rp1 miliar serta mata uang dolar Amerika Serikat itu berasal dari ruangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar terkait dugaan korupsi pengadaan dan penanaman pohon ketapang kencana di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar dan dugaan korupsi proyek sanggar kerajinan lorong-lorong pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri Lobubun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Polda Sulsel berjanji segera menetapkan tersangka dalam dugaan kasus Tipikor pohon Ketapang dan Kerajinan Lorong UMKM.

Penetapan tersangka ini rencana akan gelar, Senin (8/1).

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani memastikan, pada dua kasus itu, tim penyidik Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus akan tetapkan tersangka.

"Penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menetukan tersangkanya, itu pada Senin (8/1) nanti, jadi kita tunggu saja," kata Kombes Dicky, Sabtu (6/1/2018).

Polda Sulsel juga menyebutkan, dalam dua kasus ini Walikota Makassar, Danny Pomanto yang telah diperiksa sebagai saksi, diperkirakan tidak jadi tersangka.

Danny telah diperiksan sebagai saksi dalam kasus ini.

Polda menyebut telah memeriksa 7 saksi dalam kasus ini termasuk Danny Pomanto.

Tim penyidik juga akan kembali memeriksa 10 saksi lain, didalamnya ada pejabat.

Dicky mengaku, setelah dilakukannya pemeriksaan saksi pada Senin. Polda langsung tetapkan tersangka, masing-masing tersangkanya dari dua kasus.

Polda juga telah melakukan koordinasi dengan tim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) karena tim temukan adanya kerugian negara.

"Hasil audit BPKP kasus ketapang ada terindikasi keruguian 461 juta, dan kasus kerajinan lorong UMKM itu diindikasikan kerugian 400 juta sekian," jelas Dicky.

Tambah Dicky, setelah penyidik lakukan pendalaman di kasus Ketapang, itu ada terindikasi kerugian negara Rp 1 Miliar

Penulis: Darul Amri Lobubun
Editor: Ardy Muchlis
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help