TribunTimur/

Selain Desak Gubernur, PMII Mamuju Juga Minta IDI Sulselbar Sanksi 17 Dokter Spesialis

Pengunjuk rasa juga meminta pihak kepolisian untuk mengusut kisruh 17 dokter spesialis yang dinilai mundur secara sepihak.

Selain Desak Gubernur, PMII Mamuju Juga Minta IDI Sulselbar Sanksi 17 Dokter Spesialis
nurhadi/tribunsulbar.com
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju, kembali berunjuk rasa di Kantor Gubernur Sulbar, Jl Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Rabu (3/1/2018). 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju, kembali berunjuk rasa di Kantor Gubernur Sulbar, Jl Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Rabu (3/1/2018).

Unjuk rasa terkait kisruh 17 dokter spesialis yang mundur dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulbar yang hingga saat ini tak kunjung selesai.

Mereka mendesak Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar (ABM) untuk segera mengambil kebijakan atau tindakan tegas agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut hingga membuat masyarakat Sulbar menjadi korban.

"Ini permasalah sudah fatal karena ini merupakan untuk yang kedua kalinya dilakukan, sehingga kami PMII kembali turun aksi. Ini permasalahan kemanusiaan, persoalan hajat yang harus didapatkan oleh seluruh kalangan masyarakat tampa kecuali," ujar Ketua Umum PMII Cabang Mamuju, Wais Warkorni kepada TribunSulbar.

Baca: 17 Dokter Mundur di RSUD Sulbar, Ini Pernyataan Koordinator Masyarakat Peduli BPJS

Baca: Pelayanan RSUD Sulbar Tetap Jalan, Kisruh 17 Dokter Diambil Alih BKD

Menurutnya, pemerintah dalam hal ini gubernur harus bertanggung jawab atas permasalahan tersebut melalui pengambilan keputusan yang tegas. Sebab jika ini berlarut akan menjadi preseden buruk bagi Sulbar.

"Jika para dokter tersebut sudah tidak siap diakomodir kembali, maka kami mendesak Gubernur agar segera menghadirkan dokter spesialis pengganti dalam tempo yang tidak lama," katanya.

Pengunjuk rasa juga meminta pihak kepolisian untuk mengusut kisruh 17 dokter spesialis yang dinilai mundur secara sepihak. Juga memperjelas transparansi anggaran di RSUD Sulbar yang diduga menjadi salah satu penyebab mundurnya 17 dokter tersebut.

"Kami juga mendesak IDI Sulselbar untuk memberi sanksi tegas kepada 17 dokter yang mengundurkan diri secara sepihak karena ini mencerminkan sikap yang tidak profesional dari seorang dokter dan melanggar kode etik," tuturnya.

Terpisah, Sekretaris Dinas Kesehatan Sulbar, Muhammad mengungkapkan, permasalahan tersebut sudah disampaikan ke Kementerian Kesehatan dalam hal ini Dirjen Pengawasan Kesehatan.

"Menurut penyampaian, Dirjen pengawasan pelayanan kesehatan akan turun tangan karena kronologi persoalan ini sudah disampaikan secara rinci," tambahnya.(*)

Penulis: Nurhadi
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help