Dugaan Korupsi APBD Sulbar

Kejati Masih Pikir-Pikir Keluarkan 4 Unsur Pimpinan DPRD Sulbar dari Sel

Kasus dugaan korupsi penyimpangan dana APBD Sulbar tahun anggaran 2016 senilai Rp 360 juta dengan kerugian negara sekitar Rp 80 miliar.

Kejati Masih Pikir-Pikir Keluarkan 4 Unsur Pimpinan DPRD Sulbar dari Sel
TRIBUN TIMUR/HASAN BASRI
Kepala Kejati Sulselbar, Jan S Maringka 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN -TIMUR.COM, MAKASSAR -- Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan dan Barat sampai saat ini belum memutuskan permohonan penangguhan penahanan empat unsur pimpinan DPRD Sulbar di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Makassar.

Keempat unsur pimpinan DPRD Sulbar ditahan karena terlibat kasus dugaan korupsi penyimpangan dana APBD Sulbar tahun anggaran 2016 senilai Rp 360 juta dengan kerugian negara sekitar Rp 80 miliar.

Menurut Asisten Pidana Khusus Kejati Sulselbar, Tugas Utoto bahwa para tersangka masih dalam proses penahanan di Lapas.

"Timnya belum berpendapat (kabulkan atau tolak permohonan penangguhan," kata Tugas Utoto kepada Tribun, Rabu (03/01/2018).

Adapun keempat tersangka masing-masing Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan, Munandar Wijaya dan Harun.

Tugas mengaku tidak ada kendala untuk mengambil keputusan atas permohonan para tersangka melalui kuasa hukumnya. "Kita tunggu saja timnya berpendapat," sebutnya.

Penetapan mereka sebagai tersangka dalam kasus ini karena diduga bertanggungjawab terhadap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Sulbar tahun anggaran 2016.

Para tersangka dalam kedudukan sebagai unsur pimpinan DPRD Sulbar menyempakati besaran nilai pokok pikirab dengan nilai total anggaran Rp 360 Miliar untuk dibagi bagi kepada pimpinan maupun anggota sebanyak 45 orang.

Lalu dana itu terealisasi pada tahun 2016 sebesar Rp 80 miliar untuk kegiatan di PU/PR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekwan serta sisanya tersebar diberbagai SKPD lain di Sulbar dan Kabupaten.

Sementara ada anggaran terealisasi tahun 2017. "Para tersangka secara sengaja dan melawan hukum memasukan pokok pokok pikiran seolah olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD 2016 tanpa melalui prosedur. Sebagaimana dalam Permendagri nomor 52 tahun 2016 tentang pedoman anggaran pendapatan belanja negara daerah," kata Kajati Sulselbar, Jan S Maringka.

Modus oknum dewan ini adalah anggaran tersebut dibahas dan disahkan kpada hari yang sama tanpa melalui pembahasan sebelumnya baik dalam komisi maupun rapat badan anggaran dan paripurna.

Tersangka juga disebutkan melakukan perbuatan dengan cara meminjam perusahaan, dan menggunakan milik orang lain sebagai penghubung. Misalnya, tim sukses, keluarga/kerabat dan orang kepercayaan.

Selain itu, Dana kegiatannya digunakan tidak sesuai peruntukannya, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi dan fee proyek. (*)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved