Pegawai Pemprov Sulsel Kena OTT Terancam Dipecat Secara Tidak Hormat

Inspektorat Sulsel kata Lutfie masih menunggu proses hukum yang sedang berjalan oleh aparat penegak hukum (Polda Sulsel).

Pegawai Pemprov Sulsel Kena OTT Terancam Dipecat Secara Tidak Hormat
MUH ABDIWAN/TRIBUN TIMUR
Tim Krimsus Polda Sulsel memperlihatkan uang sitaan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) di gedung Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kamis (28/12/2017). Tim Krimsus Polda Sulsel menangkap seorang kepala UPTD Balai Pelayanan Logistik Dinas Perdagangan Provinsi Sulsel NZ (50) dan seorang kontraktor MZ (53) saat berada di ruang kerjanya dalam kasus dugaan korupsi APBD 2017dengan barang bukti Rp 433.600.000. 

Laporan wartawan Tribun-Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Nasib Kepala UPTD Balai Pelayanan Logistik Perdagangan Sulsel, Nur Asikin yang ditangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) Direktorat Resort Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Sulsel bakal berujung tragis.

Hal itu dibeberkan oleh Kepala Inspektorat Sulsel Lutfie Natsir, Senin (1/1/2018).

Menurutnya, di dalam kasus hukum itu, segalanya bisa terjadi. Bisa bebas dari jeratan hukuman, ataupun mendapatkan hukuman penjara atau mengganti kerugian materil.

Baca: Dini Hari Polsek Bontoala Dilempari Bom Molotov, Dua Polisi Jadi Korban

Begitupun dengan kasus Nur, ia mengaku Nur bisa di pecat dari PNS secara tidak hormat jika vonis hakim di Pengadilan Tipikor menilai bahwa Nur melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan orang lain atau pun negara.

Terkait dengan kasus OTT ini, Inspektorat Sulsel kata Lutfie masih menunggu proses hukum yang sedang berjalan oleh aparat penegak hukum (Polda Sulsel).

"Kalau sudah selesai proses hukum di aparat penegak hukum Polisi hingga di Pengadilan, barulah kita di internal malakukan BAP (berita acara pemeriksaan) kepada siapa saja pegawai yang terlibat dalam kasus korupsi ini," ujar Lutfie.

Baca: Kapolsek Bontoala Ikut Terluka Saat Markasnya Dilempari Bom

Inspektorat diketahui adalah lembaga pengawas, pemeriksaan, dan pembina kepegawaian pemerintah daerah.

Lanjut Lutfie, untuk proses hukum kode etik kepegawaian, jika ada aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan pelanggaran itu akan di sanksi dengan dua aturan pegawai PP 53 berbunyi disiplin pegawai dan ada PP 32 thn 1979 tentang pemberhentian PNS.

Sekedar diketahui, kasus OTT oleh Direskrimsus Polda Sulsel ini menangkap Kepala UPTD Balai Pelayanan Logistik Perdagangan Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Selatan, Nur Asikin di Makassar.

Dalam OTT itu, Polda Sulsel menemukan barang bukti uang sebanyak Rp 400 juta lebih.

Selain uang ada, juga buku rekening dan dokumen yang disita di ruangan Kantor UPTD Balai Pelayanan Logistik Perdagangan Prov Sulsel. (*)

Penulis: Saldy Irawan
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved