TribunTimur/
Home »

Opini

OPINI: 3 Hal yang Mencemaskan Demokrasi Lokal, yang Pertama Disebut Fatal!

Penggunaan identitas keagaaman dalam praktik politik dan pemerintahan tentulah sangat keji. Kesucian agama dimanfaatkan untuk kepentingan pragmatis.

OPINI: 3 Hal yang Mencemaskan Demokrasi Lokal, yang Pertama Disebut Fatal!
dok. tribun
Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi & Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel

Oleh: Abdul Karim
Direktur Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel

TRIBUN-TIMUR,COM, MAKASSAR - Sedikitnya tiga alasan mengapa demokrasi lokal di Sulsel mencemaskan.

Pertama, politik identitas keagamaan cenderung muncul lagi diatas panggung politik lokal kita. Dipicu oleh momentum pilkada DKI Jakarta tahun lalu. Politik identitas itu mengalir jauh hingga ke tanah Sulawesi Selatan ini.

Penggunaan identitas keagaaman dalam praktik politik dan pemerintahan tentulah sangat keji. Sebab kesucian agama dimanfaatkan untuk kepentingan pragmatisme politik. Ketika gerakan 212 dihelat di Jakarta tahun lalu, gerakan itu dihelat pula di Sulawesi Selatan. Bahkan sebagian masyarakat Sulsel turut pula ambil peran dalam gerakan 212 di Jakarta.

Gema gerakan 212 tahun lalu sangat membekas di Sulawesi Selatan. Gerakan itu menggoyang sebagian masyarakat Sulsel untuk turut berpartisipasi menggelar gerakan serupa di kota Makassar. Partisipannya, tidak saja kalangan masyarakat bawah.

Sebagian pula adalah kalangan politisi, akademisi, mahasiswa, dan pejabat pemerintahan.
Politik identitas yang dibungkus aksi solidaritas itu tampil dengan mengatasnamakan ‘ummat’ dengan janji pahala.

Fatalnya, gerakan itu cenderung bersikap ‘anti’ pada yang lain. Agama dijadikan alat strategis untuk mengutuk, menghardik bahkan menyingkirkan yang lain demi dukungan politik yang diimpikan. Tentu kondisi itu sangat membahaykan bagi upaya penciptaan demokratisasi yang berkualitas.

Kedua, fenomena parpol yang gagal mengemban misi demokratisasi. Sepanjang 2017 ini kita saksikan bagaimana politik dijalankan semena-mena. Disebut semena-mena sebab tindakan politik dilakukan dengan melabrak norma-etik. Kita tangkap makna ini setahun penuh.

Rakyat dimobilisasi mendukung kandidat tertentu dengan membangun penajaman kompetisi dukungan tanpa memberi didikan tentang perbedaan dukungan politik sebagai sesuatu yang sehat dialam demokrasi.

Dalam pemberian dukungan kandidat pilkada, parpol tampak mengalami perubahan. Tetapi sayangnya perubahan-perubahan itu tak mengarah pada penguatan demokratisasi, melainkan hanya lebih sebagai aksi meraih simpati publik atau justeru hanya melahirkan kebingungan publik, hingga akhirnya tertutup ruang bagi publik untuk memberi penilaian pada bakal calon kandidat pilkada yang diusung parpol.

Halaman
12
Editor: AS Kambie
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help