Tersangka Korupsi APBD, Empat Pimpinan DPRD Sulbar Ajukan Penangguhan Penahanan

Surat permohonan itu diajukan oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan dan Barat beberapa hari lalu.

Tersangka Korupsi APBD, Empat Pimpinan DPRD Sulbar Ajukan Penangguhan Penahanan
SANOVRA JR/TRIBUN TIMUR
Wakil Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan bersama Eks Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara menggunakan rompi Tahanan Tipikor Kejati Sulsel usai diperiksa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Makassar, Senin (11/12). Kedua tersangka terlibat kasus korupsi terhadap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Sulbar tahun anggaran 2016 dengan total anggaran Rp 360 Miliar. 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Empat unsur pimpinan DPRD Sulbar yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan dana APBD Sulbar mengajukan permohonan surat penangguhan penahanan.

Surat permohonan itu diajukan oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan dan Barat beberapa hari lalu.

"Benar sudah ada masuk surat permohonan penangguhan penahanan para tersangka," kata Asisten Pidana Khusus Kejati Sulselbar, Tugas Utoto kepada Tribun.

Keempat unsur pimpinan DPRD Sulbar tersebut masing masing Andi Mappangara, Hamzah Hapati Hasan, Munandar Wijaya, dan Haru. Mereka semuanya sudah ditahan di Lapas Kelas 1 Makassar.

Tersangka dalam kasus ini diduga bertanggungjawab terhadap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Sulbar tahun anggaran 2016.

Para tersangka dalam kedudukan sebagai unsur pimpinan DPRD Sulbar menyepakati besaran nilai pokok dengan nilai total anggaran Rp 360 Miliar untuk dibagi bagi kepada pimpinan maupun anggota sebanyak 45 orang.

Lalu dana itu terealisasi pada tahun 2016 sebesar Rp 80 miliar untuk kegiatan di PU/PR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekwan serta sisanya tersebar diberbagai SKPD lain di Sulbar dan Kabupaten.

Sementara ada anggaran terealisasi tahun 2017. Lara tersangka dianggap secara sengaja dan melawan hukum memasukan pokok pokok pikiran seolah olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD 2016 tanpa melalui prosedur.

Sebagaimana dalam Permendagri nomor 52 tahun 2016 tentang pedoman anggaran pendapatan belanja negara daerah.

Modus oknum dewan ini adalah anggaran tersebut dibahas dan disahkan kpada hari yang sama tanpa melalui pembahasan sebelumnya baik dalam komisi maupun rapat badan anggaran dan paripurna.

Tersangka juga disebutkan melakukan perbuatan dengan cara meminjam perusahaan, dan menggunakan milik orang lain sebagai penghubung. Misalnya, tim sukses, keluarga/kerabat dan orang kepercayaan.

Selain itu, Dana kegiatannya digunakan tidak sesuai peruntukannya, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi dan fee proyek.

Penulis: Hasan Basri
Editor: Ardy Muchlis
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help