DJP Kanwil Sulselbartra Sosialisasi e-Faktur Bagi Pembeli Tak Miliki NPWP

Ini terkait Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2017 tanggal 30 November 2017.

DJP Kanwil Sulselbartra Sosialisasi e-Faktur Bagi Pembeli Tak Miliki NPWP
Sony Frans Abram, Kepala Bidang Data dan Penggalian Potensi Perpajakan (DP3) Kanwil DJP Sulselbartra menyosialisasikan penerbitan e-faktur pajak bagi pembeli yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di sela Tudang Sipulung di La Buana Cafe, Rabu (20/12/2017). faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) wajib mencantumkan informasi identitas pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP), termasuk NPWP pembeli BKP atau penerima JKP. tribun timur/muhammad abdiwan 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wikayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara (Sulselbartra) menyosialisasikan penerbitan e-faktur pajak bagi pembeli yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Ini terkait Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2017 tanggal 30 November 2017.

Sony Frans Abram, Kepala Bidang Data dan Penggalian Potensi Perpajakan (DP3) Kanwil DJP Sulselbartra di sela Tudang Sipulung di La Buana Cafe, Rabu (20/12/2017) menuturkan, faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) wajib mencantumkan informasi identitas pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP), termasuk NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.

"Dalam hal pembeli BKP atau penerima JKP merupakan orang pribadi dan tidak memiliki NPWP, maka identitas pembeli BKP atau penerima JKP tersebut wajib diisi dengan NPWP 00.000.000.0-000.000 dan wajib mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor Paspor untuk Warga Negara Asing dalam kolom referensi aplikasi e-Faktur," katanya.

E-Faktur yang diterbitkan bagi pembeli BKP atau penerima JKP yang merupakan orang pribadi yang tidak memiliki NPWP sejak tanggal 1 Desember 2017 dan tidak mencantumkan Nomor Induk Kependudukan agar segera dilakukan pembetulan untuk menghindari kemungkinan dikenai sanksi.

Khusus bagi Pengusaha Kena Pajak yang merupakan pedagang eceran, tetap menggunakan faktur pajak sederhana sehingga tidak perlu mencantumkan NIK atau nomor paspor pembeli BKP/penerima JKP.

“Demikian penegasan ini kami sampaikan, semoga memberikan kejelasan terkait penerbitan e-Faktur. Bagi masyarakat/Wajib Pajak yang membutuhkan informasi lebih lanjut seputar perpajakan dan berbagai program dan layanan yang disediakan Ditjen Pajak dapat dilihat pada www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500 200,” katanya," ujarnya. (*)

Penulis: Muhammad Fadly Ali
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help