Dugaan Korupsi APBD Sulbar

Dana APBD Dikorupsi, Kejaksaan Diminta Dalami Peran 41 Anggota DPRD Sulbar

Kejaksaan tidak berhenti pada empat tersangka. Kasus dugaan korupsi dana APBD ditenggarai melibatkan banyak pihak.

Dana APBD Dikorupsi, Kejaksaan Diminta Dalami Peran 41 Anggota DPRD Sulbar
TRIBUN TIMUR/HASAN BASRI
Aliansi Mahasiswa Sulbar mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat menuntaskan kasus dugaan korupsi penyimpangan dana APBD Sulbar tahun anggaran 2016. 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan dan Barat telah menetapkan dan menyeret empat unsur pimpinan DPRD Sulbar atas kasus dugaan korupsi penyimpangan dana APBD Sulbar tahun anggaran 2016 senilai Rp 360 miliar.

Menurut Aktivis mahasiswa Sulbar, Hirdjayadi dalam rilisnya mengatakan bahwa Kejaksaan tidak berhenti pada empat tersangka. Kasus dugaan korupsi dana APBD ditenggarai melibatkan banyak pihak.

"Kami mendesak pihak Kejati untuk terus menindaklanjuti dan mengusut tuntas kasus Korupsi APBD 2016 Sulbar Sebab, dari jumlah anggaran sebanyak 360 M dan terealisasi 80 M disinyalir tidak hanya 4 org saja yg menikmati," tuturnya.

Adapun empat unsur pimpinan DPRD Sulbar ditetapkan sebagai tersangka masing-masing Andi Mappangara, Hamzah Hapati Hasan, Munandar Wijaya, dan Haru. Mereka semuanya sudah ditahan di Lapas Kelas 1 Makassar.

Tersangka dalam kasus ini diduga bertanggungjawab terhadap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Sulbar tahun anggaran 2016.

Para tersangka dalam kedudukan sebagai unsur pimpinan DPRD Sulbar menyempakati besaran nilai pokok pikirab dengan nilai total anggaran Rp 360 Miliar untuk dibagi bagi kepada pimpinan maupun anggota sebanyak 45 orang.

Lalu dana itu terealisasi pada tahun 2016 sebesar Rp 80 miliar untuk kegiatan di PU/PR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekwan serta sisanya tersebar diberbagai SKPD lain di Sulbar dan Kabupaten.

Sementara ada anggaran terealisasi tahun 2017. Lara tersangka dianggap secara sengaja dan melawan hukum memasukan pokok pokok pikiran seolah olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD 2016 tanpa melalui prosedur.

Sebagaimana dalam Permendagri nomor 52 tahun 2016 tentang pedoman anggaran pendapatan belanja negara daerah.

Modus oknum dewan ini adalah anggaran tersebut dibahas dan disahkan kpada hari yang sama tanpa melalui pembahasan sebelumnya baik dalam komisi maupun rapat badan anggaran dan paripurna.

Tersangka juga disebutkan melakukan perbuatan dengan cara meminjam perusahaan, dan menggunakan milik orang lain sebagai penghubung. Misalnya, tim sukses, keluarga/kerabat dan orang kepercayaan.

Selain itu, Dana kegiatannya digunakan tidak sesuai peruntukannya, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi dan fee proyek. (*)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help