Inilah Pejabat di Sulselbar yang Ditahan Terkait Kasus Korupsi di 2017

Sepanjang tahun 2017, dari beberapa kasus, ada beberapa pejabat pemerintahan dan anggota dewan yang ditetapkan sebagai tersangka

Inilah Pejabat di Sulselbar yang Ditahan Terkait Kasus Korupsi di 2017
SANOVRA JR/TRIBUN TIMUR
Wakil Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan bersama Eks Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara menggunakan rompi Tahanan Tipikor Kejati Sulsel usai diperiksa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Makassar, Senin (11/12). Kedua tersangka terlibat kasus korupsi terhadap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Sulbar tahun anggaran 2016 dengan total anggaran Rp 360 Miliar. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Dalam beberapa bulan terakhir, Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan dan Barat berhasil membongkar kasus tindak pidana korupsi di sejumlah daerah.

Sepanjang tahun 2017, dari beberapa kasus, ada beberapa pejabat pemerintahan dan anggota dewan yang ditetapkan sebagai tersangka, bahkan langsung ditahan.

1. Eks Bupati Takalar, Burhanuddin Baharuddin.

Burhanuddin Baharuddin ditahan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Makassar, Senin (06/11/2017).

Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan dan Barat resmi menahan Bupati Takalar; Burhanuddin Baharuddin sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan lahan milik negara di Desa Laikang, kecamatan Mangaragombang.
Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan dan Barat resmi menahan Bupati Takalar; Burhanuddin Baharuddin sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan lahan milik negara di Desa Laikang, kecamatan Mangaragombang. (HANDOVER)

Ia adalah tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan lahan pemukiman transmigrasi di Desa Laikang, Kecamatan Mengarabombang, Takalar tahun anggaran 2015.

2. Eks Bupati Barru Idris Syukur

Idris Syukur ditahan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Makassar, Kamis (12/10/2017).

Ia ditahan setelah dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi pencucian uang dan gratifikasi izin eksplorasi tanah liat dan batu gampin.

Bupati Nonaktif Kabupaten Barru, Andi Idris Syukur (gunakan peci) berjalan keluar dari ruang pemeriksaan di Mapolsek Panakukang, Makassar, Senin (31/7/2017). Idris Syukur diperiksa terkait dugaan korupsi Patung Colliq Pujie. Pemeriksaan tersebut tetap berada di bawah kewenangan Polres Barru. Sehingga yang hadir melakukan pemeriksaan yakni penyidik dari Polres Barru. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Bupati Nonaktif Kabupaten Barru, Andi Idris Syukur (gunakan peci) berjalan keluar dari ruang pemeriksaan di Mapolsek Panakukang, Makassar, Senin (31/7/2017). Idris Syukur diperiksa terkait dugaan korupsi Patung Colliq Pujie. Pemeriksaan tersebut tetap berada di bawah kewenangan Polres Barru. Sehingga yang hadir melakukan pemeriksaan yakni penyidik dari Polres Barru. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR (TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR)

3. Asisten 1 Bidang Pemerintahan Kota Makassar, Muh Sabri.

Ia ditahan di Lapas Kelas 1 Makassar, Senin (10/7/2017) Sabri ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi sewa lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar.

Sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi penyewaan lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis (16/11/2017).Agenda sidang yakni mendengarkan keterangan terdakwa Muhammad Sabri. Asisten I yang membidangi Pemerintahan di Pemkot Makassaar ini menjadi saksi untuk terdakwa Rusdin dan Jayanti. tribun timur/muhammad abdiwan
Sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi penyewaan lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis (16/11/2017).Agenda sidang yakni mendengarkan keterangan terdakwa Muhammad Sabri. Asisten I yang membidangi Pemerintahan di Pemkot Makassaar ini menjadi saksi untuk terdakwa Rusdin dan Jayanti. tribun timur/muhammad abdiwan ()

4. Ketua dan Wakil DPRD Sulbar, Andi Mappangara dan Hamzah Hapati Hasan.

Kedunya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Makassar, Senin (11/12/2017).

Wakil Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan bersama Eks Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara menggunakan rompi Tahanan Tipikor Kejati Sulsel usai diperiksa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Makassar, Senin (11/12). Kedua tersangka terlibat kasus korupsi terhadap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Sulbar tahun anggaran 2016 dengan total anggaran Rp 360 Miliar.
Wakil Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan bersama Eks Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara menggunakan rompi Tahanan Tipikor Kejati Sulsel usai diperiksa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Makassar, Senin (11/12). Kedua tersangka terlibat kasus korupsi terhadap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Sulbar tahun anggaran 2016 dengan total anggaran Rp 360 Miliar. (SANOVRA JR/TRIBUN TIMUR)

Mereka  ditetapkan sebagai tersangka korupsi penyimpangan dana ApBD senilai Rp 360 miliar.

Wakil Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan bersama Eks Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara menggunakan rompi Tahanan Tipikor Kejati Sulsel usai diperiksa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Makassar, Senin (11/12). Kedua tersangka terlibat kasus korupsi terhadap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Sulbar tahun anggaran 2016 dengan total anggaran Rp 360 Miliar.
Wakil Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan bersama Eks Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara menggunakan rompi Tahanan Tipikor Kejati Sulsel usai diperiksa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Makassar, Senin (11/12). Kedua tersangka terlibat kasus korupsi terhadap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Sulbar tahun anggaran 2016 dengan total anggaran Rp 360 Miliar. (SANOVRA JR/TRIBUN TIMUR)
Penulis: Hasan Basri
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved