Home »

Opini

opini

Integritas, Korupsi dan Falsafah Bugis, Catatan Seorang Guru di Belawa

Dunia pendidikan juga tidak terlepas dari bahaya laten berlaku curang dan tidak jujur.

Integritas, Korupsi dan Falsafah Bugis, Catatan Seorang Guru di Belawa
Dalasari Pera 

Oleh Dalasari Pera
Guru SMP Muhammadiyah Belawa

TAHUN 1990-an, Transparency International(TI) mengembangkan pakta integritas (integrity pact) yang berfungsi sebagai alat bagi pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat dalam rangka tindakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sekarang ini, pakta integritas sepertinya sudah menjadi keharusan hampir di semua lembaga atau organisasi, tidak lagi semata-mata di tubuh pemerintahan.

Sangat mudah menemukan hal tersebut. Misalnya pakta integtritas untuk pelaksanaan ujian nasional, pakta integritas pilkada, pakta integritas PNS, pakta integritas dapodik, pakta integitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan lain sebagainya.

Sayangnya, meski telah berkekuatan hukum, masih banyak orang-orang yang tidak memahami eksistensi dari pakta integritas.

Ada atau tidak ada, integritas bukanlah hal penting. Yang terpenting adalah kepentingan-kepentingan pribadi yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan kepercayaan, wewenang, dan kekuasaan.

Akibatnya, perilaku korupsi dan kecurangan-kecurangan (massal dan individu) pelan tapi pasti menjadi sebuah budaya karena terus menerus dibiarkan terjadi.

Kultur kekuasaan patrimonial masih jauh lebih kuat untuk menenggelamkan roh-roh demokrasi yang mengutamakan kepentingan bersama.

Dunia pendidikan -yang notabene tempat membangun dan menguatkan karakter kejujuran dan tanggung jawab- juga tidak terlepas dari bahaya laten berlaku curang dan tidak jujur.

Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) setiap tahunnya mendapatkan sorotan tentang integritas pelaksanannya.

Halaman
1234
Editor: Jumadi Mappanganro
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help