Golkar Sulbar Akan Layangkan Surat Penangguhan Penahanan Hamzah Hapati Hasan

Muslim mengatakan, surat penangguhan penahanan tersebut rencananya akan dilayankan pada, Rabu (13/12/2017).

Golkar Sulbar Akan Layangkan Surat Penangguhan Penahanan Hamzah Hapati Hasan
nurhadi/tribunsulbar.com
Wakil Ketua DPD I Golkar Sulbar Muslim Fattah (kiri) bersama Pengurus DPP Partai Golkar (Korwil Sulbar) Arsyad Idrus saat memberikan keterangan kepada TribunSulbar.com. 

Laporan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 1 Partai Golkar Sulbar, akan melayangkan surat penangguhan penahanan Wakil Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan, kepada Kejati Sulselbar.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulbar, Muslim Fattah, saat ditemui TribunSulbar.com, usai menggelar rapat tertutup yang dihadiri oleh pengurus DPP Partai Golkar di Sekretariat DPD I Golkar Sulbar, Jl. Marthadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Selasa (12/12/2017).

Muslim mengatakan, surat penangguhan penahanan tersebut rencananya akan dilayankan pada, Rabu (13/12/2017).

"Rapat pleno hari ini kita perluas, dihadiri oleh semua pengurus DPD II yakni Ketua dan Sekertaris, ada beberapa poin yang kita bahas, termasuk salah satunya adalah menyikapi masalah yang dialami Sekertaris kami H. Hamzah Hapati Hasan, yang terjerat kasus hukum di Kejati Sulselbar," kata Muslim kepada TribunSulbar.com.

Ia mengatakan, pada prinsipnya kami menyepakati untuk membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk meminta dilakukan penagguhan penahanan, karena posisinya dia sebagai wakil Ketua DPRD Sulbar.

"Mudah-mudahan surat permohonan ini dapat direspon, agar dapat memperlancar berbagai program yang saat ini berlangsung pembahasannya di DPRD, supaya tidak mengganggu urusan-urusan yang berkenaan dengan masyarakat Sulbar," ujarnya.

"Sesuai dengan Panca Bakti partai Golkar yang menganut prinsif kesetiakawanan, itu berarti sikap kami akan memberikan semacam atensi terhadap persoalan hukum yang sedang berlangsung karena yang namanya praduga tidak bersalah tentu kita berhadap apa yang dilakukan ini betul-betul mendapatkan solusi atau paling tidak kita bisa membuktikan bahwa saudara Hamzah Hapati Hasan, itu tidak terbukti melakukan apa yang disangkakan kepadanya," lanjutnya.

Ia menambahkan, pihak dengan tegas akan meminta langkah tersebut, sebab kata Dia, Hamzah Hapati Hazan, tidak terlibat secara penuh dalam proses pembahasan anggaran tersebut..

"Jujur kami menyayangkan beberapa hal menyangkut penahanan ini, kanapa harus ditahan karena setahu kami ada tiga hal orang baru bisa ditahan, melakukan penghilangan barang bukti, tidak mengulangi perbuatan yang sama dan melarikan diri, dan ini tidak dilakukan oleh pak Hamzah, namun sepertinya pertimbangan penyidik berdeda dengan persepsi kami," katanya.

Oleh karenanya, DPD I dan DPD II Golkar se Sulbar, akan menyurat kepada Kejati untuk menangguhkan penahanan, agar dapat mengambil langkah starategis untuk kepentingan rakyat Sulbar.

"Jadi kita sama sekali belum pernah berpikir untuk mengarah ke Proses PAW, karena ini proses praduga tidak bersalah dan kami juga baru mau mengajukan pananguhan dan seperti apa sikap pihak Kejati, sehingga kita mau berandai-andai, tapi yang kita pikir bagaimana kita bisa ambil langkah-langkah agar pak Hamzah tidak ditahan," tuturnya.

Lanjutnya, pihaknya juga ingin melakukan pertemuan langsung dengan Jaksa Penyidik untuk meyakinkan bahwa Sekertaris Golkar Sulbar H. Hamzah Hapati Hasan tidak akan lari dan tidak akan mengulagi perbuatannya seperti yang disangkakan.

"Insya Allah kita akan koferatif menghadapi atau memenuhi panggilan Kejati, sehingga bagi kami tidak mesti dilakukan penahanan, sebab jangan kita melihat pak Hamzah, tapi kita harus liat bagaimana nasib rakyat ketika APBD tidak selesai dibahas karena adanya penahanan," pungkasnya.

Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved