Pimpinan DPRD Sulbar Ditahan Kejati, Ini Kata Ketua Komisi I

Meski belum mendapatkan informasi yang jelas terkait penahanan Andi Mappangara dan Hamzah Hapati Hasan oleh Kejati

Pimpinan DPRD Sulbar Ditahan Kejati, Ini Kata Ketua Komisi I
nurhadi/tribunsulbar.com
Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Ir Yahuda saat ditemui TribunSulbar.com, di atas mobilnya didepan Gedung DPRD Sulbar. 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Ketua Komisi I DRPD Sulbar, Ir. Yahuda, mengatakan proses penahanan Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara dan Wakil Ketua DPRD Hamzah Hapati Hasan, akan membuat pemerintahan di Sulbar menjadi stagnan.

Hal itu disampaikan Legislator Partai Demokrat, saat ditemui di Gedung DPRD Sulbar, Jl. Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulbar, Senin (11/12/2017) sore.

Meski belum mendapatkan informasi yang jelas terkait penahanan Andi Mappangara dan Hamzah Hapati Hasan oleh Kejati Sulselbar, namun Kata Yahuda, bila itu terjadi otomatis akan menghambat proses pembahasan APBD 2018 Sulbar.

"Saya belum mendapat informasi secara resmi kalau mereka ditahan oleh Kejati. Tapi saya kira kalau benar sudah ditahan ini akan mempengaruhi proses pembahasan anggaran yang kita lakukan saat ini, sebab pergantian Ketua DPRD Sulbar itu belum ada secara resmi karena belum ada SK yang keluar dari Kemendagri," kata Yahuda kepada TribunSulbar.com, sore tadi.

Yahuda mengaku menyayangkan, sikap Kejati Sulselbar jika melakukan penahanan terhadap pimpinan DPRD Sulbar, tampa mempertimbangkan terhadap dampak yang akan ditimbulkan di pemerintahan Sulbar.

"Proses hukum ini akan tetap berlanjut, saya mengatakan seperti ini bukan berarti saya bermaksud menghalangi proses hukum, tapi penahanan yang tidak memperhitungkan proses pembahasan yang anggaran yang sedang berlangsung, bisa jadi akan membuat Sulbar jadi stagnan," ujar Legislator Demokrat itu.

Lalu, lanjutnya, efek yang dapat muncul disitu adalah kerugian bagi masyarakat Sulbar, sebab kata Yahuda, APBD tidak akan bisa di sahkan tampa Pimpinan DPRD dan secara otomatis akan membuat semua komponen menjadi stagnan di Sulbar, jadi disitu poinnya.

Ia mengungkapkan, bahwa lembaga DPRD Sulbar saat ini berada pada posisi yang sangat sulit, jika terjadi penahanan terhadap kedua pimpinan DPRD Sulbar.

"Jelas kita berada pada posisi yang sulit, katakanlah paripurna yang sudah kita agendakan hari Rabu ini, untuk penyerahan Ranperda APBD 2018 akan tertunda karena yang harus memimpin itu harus pimpinan tidak bisa diwakili anggota, sebab kedua Pimpinan yang belum ditahan belum tentu mereka datang, karena mereka juga tidak kita tahu status dan dimana mereka saat ini,"ungkapnya.

"Proses pergantian ketua DPRD tidak serta merta keputusan Partai yang menentukan, karena regulasi pergantian harus ada SK Menteri Dalam Negeri, yang diusulkan melalaui Gubernur untuk pemberhentian dan pengangkatan Ketua DPRD yang baru. Kita juga tidak tahu sekarang sampai dimana proses pergantian itu, karena setahu saya belum ada paripurna yang dilakukan DPRD untuk melakukan pergantian ketua DPRD Sulbar," tuturnya.

Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help