Dugaan Korupsi APBD Sulbar

Ini 5 Alasan Utama Jaksa Tahan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sulbar

mereka langsung dijebloskan ke sel Mapenaling Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunungsari, Makassar.

Ini 5 Alasan Utama Jaksa Tahan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sulbar
nurhadi/tribunsulbar.com
Kantor DPRD Sulbar di Jl Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Senin (11/12/2107) siang, memutuskan menahan Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara dan Wakil Ketua DPRD Sulbar) Hamzah Hapati Hasan.

Usai diperiksa sekitar 4 jam, mereka langsung dijebloskan ke sel Mapenaling Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunungsari, Makassar.

Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan dan Barat menahan dua unsur pimpinan DPRD Sulawesi Barat atas kasus dugaan korupsi penyimpangan dana APBD Sulbar.
Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan dan Barat menahan dua unsur pimpinan DPRD Sulawesi Barat atas kasus dugaan korupsi penyimpangan dana APBD Sulbar. (HASAN BASRI)

Baca: BREAKING NEWS: Usai Diperiksa, Dua Pimpinan DPRD Sulbar Digiring ke Lapas

Kejati masih akan memeriksa 2 pimpinan DPRD lainnya, Munandar Wijaya (Wakil Ketua DPRD Sulbar), dan Haji Harun (Wakil Ketua), yang Oktober lalu sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan korupsi dana APBD Sulbar 2016.

Kenapa mereka ditahan?
Berikut rangkuman keterangan Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulselbar, Salahuddin, yang dihimpun Tribun.

1. KARENA POKOK PIKIRAN: Tahun 2016, bersama 2 pimpinan DPRD Sulbar lainnya; Munandar Wijaya (Wakil Ketua DPRD Sulbar), dan Haji Harun (Wakil Ketua DPRD Sulbar) menyepakati besaran nilai pokok pikiran dengan total nilai anggaran Rp 360 miliar. Dana Itu dibagi kepada 4 pimpinan dan 41 anggota DPRD Sulbar, periode (2014-2019)
# Keempat pimpinan DPRD Sulbar diumumkan sebagai tersangka oleh Kepala Kajati Sulselbar Jan S Maringka di kantor Kejati Sulselbar, Rabu (4/10/2017).

2. APBD RP80 MILIAR - Pada pembahasan APBD 2016, anggaran dana “Pokok Pikiran” senilai Rp 80 miliar dibagi untuk kegiatan di 3 dinas dan beberapa SKPD:
1.Dinas Pekerjaan Umum dan Informasi Peruntukan Ruang (IPR)
2.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISNAKBUD)
3.Sekretaris DPRD Sulbar
4.Dialokasikan di berbagai satuan kerja perangkat daerah

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin. (TRIBUN TIMUR/HASAN BASRI)

Baca: Lanjutan Kasus Korupsi APBD, Kejati Jadwalkan Periksa Empat Pimpinan DPRD Sulbar

3. KEBIJAKAN ANEH - Jaksa penyidik Kejari Sulselbar menilai tersangka sengaja dan melawan hukum dan kebijakan aneh;

  • Memasukkan pokok-pokok pikiran seolah-olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD tahun anggaran 2016 tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 52 Tahun 2016 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan den Belanja Negara Daerah Tahun Anggaran 2016.
  • Anggaran dibahas dan disahkan di hari yang sama tanpa melalui pembahasan sebelumnya baik dalam Komisi maupun Rapat-Rapat Badan Anggaran dan Paripurna.
  • Jaksa temukan tersangka meminjam perusahaan dan menggunakan orang lain sebagai penghubung.
  • Jaksa juga temukan dalam dana kegiatan ‘pokok pikiran’ digunakan secara tak sesuai peruntukannya seperti untuk kepentingan pribadi dan fee proyek senilai 5-10 %

Baca: Usulan Anggaran Aneh Pemprov Sulbar, Rp 4,7 M ke Rusia Sambil Nonton Piala Dunia

4. LANGGAR 2 PASAL UU KORUPSI - Jaksa menilai keempat tersangka melanggar ketentuan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pembahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

  • Pasal 12 huruf (i) tentang pengawasan secara Iangsung atau tidak Iangsung ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.
  •  Pasal 3 jo Pasal 64 UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. USAI PERIKSA 45 SAKSI - Kesimpulan jaksa keterlibatan pimpinan DPRD setelah memeriksa 30 anggota DPRD Sulbar selama 4 hari.
= Jaksa juga memeriksa pimpinan SKPD Pemprov Sulbar, pejabat pengadaan, pemilik perusahaan, dan pihak-pihak terkait.

Penulis: Hasan Basri
Editor: Thamzil Thahir
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help