Eks Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara Mulai Hadiri Pemeriksaan

Politisi partai Demokrat ini tiba di Kejaksaan sekitar pukul 12.00 Wita dengan mengenakan baju kemeja. Ia didampingi sejumlah pengacaranya.

Eks Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara Mulai Hadiri Pemeriksaan
SANOVRA JR
Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara berjalan menuju kendaraannya di baseman kantor Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (30/10). Kader partai Demokrat Sulbar ini mencoba menghindari wartawan dengan cara lewat tangga darurat usai diperiksa kejaksaan tinggi terkait penyimpangan dana APBD Sulbar 2016, Andi Mappangara ditetapkan sebagai tersangka tipikor bersama 3 rekannya pimpinan DPRD Sulbar, yakni Munandar Wijaya, Hamzah Hapati Hasan dan Harun yang diduga merugikan negara senilai 360 Milayar. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Eks Ketua DPRD Sulawesi Barat, Andi Mappangara akhirnya hadiri pemeriksaan sebagai tersangka korupsi di kantor Kejaksaan Tinggi Sulselbar.

Andi Mappangara merupakan salah satu dari tiga tersangka yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan Senin (11/12/2017) hari ini.

Politisi partai Demokrat ini tiba di Kejaksaan sekitar pukul 12.00 Wita dengan mengenakan baju kemeja. Ia didampingi sejumlah pengacaranya.

Kendati demikian, sampai saat ini tersangka belum menjalani pemeriksaan. Ia masih menunggu di ruang tamu lantai V Bidang Pidana Khusus.

Tersangka dalam kasus ini diduga bertanggungjawab terhadap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Sulbar tahun anggaran 2016.

Para tersangka dalam kedudukan sebagai unsur pimpinan DPRD Sulbar menyempakati besaran nilai pokok pikirab dengan nilai total anggaran Rp 360 Miliar untuk dibagi bagi kepada pimpinan maupun anggota sebanyak 45 orang.

Lalu dana itu terealisasi pada tahun 2016 sebesar Rp 80 miliar untuk kegiatan di PU/PR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekwan serta sisanya tersebar diberbagai SKPD lain di Sulbar dan Kabupaten.

Sementara ada anggaran terealisasi tahun 2017. Lara tersangka dianggap secara sengaja dan melawan hukum memasukan pokok pokok pikiran seolah olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD 2016 tanpa melalui prosedur.

Sebagaimana dalam Permendagri nomor 52 tahun 2016 tentang pedoman anggaran pendapatan belanja negara daerah.

Modus oknum dewan ini adalah anggaran tersebut dibahas dan disahkan kpada hari yang sama tanpa melalui pembahasan sebelumnya baik dalam komisi maupun rapat badan anggaran dan paripurna.

Tersangka juga disebutkan melakukan perbuatan dengan cara meminjam perusahaan, dan menggunakan milik orang lain sebagai penghubung. Misalnya, tim sukses, keluarga/kerabat dan orang kepercayaan.

Selain itu, Dana kegiatannya digunakan tidak sesuai peruntukannya, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi dan fee proyek

Penulis: Hasan Basri
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved