Dugaan Korupsi APBD Sulbar

Andi Mappangara dan Hamzah Hapati Hasan Ditahan di Lapas Gunungsari

Kedua tersangka korupsi penyimpangan dana APBD Sulbar periode 2016 menaiki mobil tahanan Kejaksaan dengan mengenakan rompi tahanan

Andi Mappangara dan Hamzah Hapati Hasan Ditahan di Lapas Gunungsari - golkar-sulbar_20170417_203152.jpg
nurhadi/tribunsulbar.com
Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulbar, Hamsah Hapati Hasan
Andi Mappangara dan Hamzah Hapati Hasan Ditahan di Lapas Gunungsari - andi-mappangara_20171030_125627.jpg
SANOVRA JR
Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara berjalan menuju kendaraannya di baseman kantor Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (30/10). Kader partai Demokrat Sulbar ini mencoba menghindari wartawan dengan cara lewat tangga darurat usai diperiksa kejaksaan tinggi terkait penyimpangan dana APBD Sulbar 2016, Andi Mappangara ditetapkan sebagai tersangka tipikor bersama 3 rekannya pimpinan DPRD Sulbar, yakni Munandar Wijaya, Hamzah Hapati Hasan dan Harun yang diduga merugikan negara senilai 360 Milayar. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- Mantan Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara dan Wakilnya Hamzah Hapati Hasan dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Gunungsari Makassar,  sekitar pukul 15.10 Wita, Senin (11/12/2017).

Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara berjalan menuju kendaraannya di baseman kantor Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (30/10). Kader partai Demokrat Sulbar ini mencoba menghindari wartawan dengan cara lewat tangga darurat usai diperiksa kejaksaan tinggi terkait penyimpangan dana APBD Sulbar 2016, Andi Mappangara ditetapkan sebagai tersangka tipikor bersama 3 rekannya pimpinan DPRD Sulbar, yakni Munandar Wijaya, Hamzah Hapati Hasan dan Harun yang diduga merugikan negara senilai 360 Milayar. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara berjalan menuju kendaraannya di baseman kantor Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (30/10). Kader partai Demokrat Sulbar ini mencoba menghindari wartawan dengan cara lewat tangga darurat usai diperiksa kejaksaan tinggi terkait penyimpangan dana APBD Sulbar 2016, Andi Mappangara ditetapkan sebagai tersangka tipikor bersama 3 rekannya pimpinan DPRD Sulbar, yakni Munandar Wijaya, Hamzah Hapati Hasan dan Harun yang diduga merugikan negara senilai 360 Milayar. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR (SANOVRA JR)

Kedua tersangka korupsi penyimpangan dana APBD Sulbar periode 2016 menaiki mobil tahanan Kejaksaan dengan mengenakan rompi tahanan Tindak Pidana Korupsi.

Baca: BREAKING NEWS: Usai Diperiksa, Dua Pimpinan DPRD Sulbar Digiring ke Lapas

Di hadapan wartawan, kedua tersangka enggan memberikan komentar seputar penahanan dirinya. Mereka menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukumnya.

Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulbar, Hamsah Hapati Hasan
Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulbar, Hamsah Hapati Hasan (nurhadi/tribunsulbar.com)

Sebelum ditahan, dua unsur pimpinan DPRD Sulbar sempat menjalani pemeriksaan di lantai V Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati.

Pemeriksaan berlangsung hampir dua jam lebih secara tertutup.

Selain Hamzah dan Andi Mappangara, masih ada dua tersangka lain dari unsur pimpinan DPRD Sulbar.

Rilis penetapan tersangka 4 Pimpinan DPRD Sulbar
Rilis penetapan tersangka 4 Pimpinan DPRD Sulbar (dok_facebook/tribun-timur)

Keempat pimpinan DPRD Sulbar yang ditetapkan jadi tersangka adalahKetua DPRD Sulbar Andi Mappangara (AM), Wakil Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan, Wakil Ketua DPRD Sulbar H Harum dan selaku Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya (MW).

Baca: Pukul 13.30 Wita, Hamzah Hapati Hasan Penuhi Panggilan Kejati Sulselbar

Setelah memeriksa sederet saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Barat tahun 2015-2016, penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat akhirnya menetapkan empat orang sebagai tersangka.

"Tim telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulbar tahun 2015-2016," ungkap Kepala Kajati Sulselbar Jan S Maringka dalam jumpa pers di kantor Kejati Sulselbar, Rabu (4/10/2017).

(*)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help