TribunTimur/

Apindo Resah Kota Makassar Tak Miliki UPTD Metrologi, Ini Imbasnya

Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Balai Metrologi di bawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulsel

Apindo Resah Kota Makassar Tak Miliki UPTD Metrologi, Ini Imbasnya
FADHLY/TRIBUN TIMUR
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Makassar, Muammar Muhayang (tengah) 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Balai Metrologi di bawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulsel terakhir beroperasi akhir 2016.

Awal 2017 Disperindag memberi kewenangan kepada Pemkot Makassar. Ini sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diteken Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dimana kewenangan pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan tidak lagi menjadi kewenangan Disperindag Sulsel tetapi Disperindag Kota Makassar.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Makassar, Muammar Muhayang yang ditemui di Adapada Cafe Jl Dr Sam Ratulangi Makassar, Kamis (7/12) menuturkan, saat ini baru Gowa dan Parepare yang punya.

"Sejak 2014 kebijakan ini diteken, Makassar belum miliki balai Metrologi. Padahal, kami sebagai pengusaha ingin melakukan tera ulang sebagai bentuk kepercayaan kita kepada masyarakat sebagai konsumen produk yang ditakar, seperti tepung terigu, beras, cokelat, hingga semen," katanya.

Sebelumnya, Anggota Apindo melakukan tera dan tera ulang di Jl Sultan Hasanuddin yang dikelola UPTD Balai Metrologi Sulsel.

"Tahun lalu kita tera ulang di sana per timbang harganya Rp 3 juta dengan lama proses tera hingga seminggu. Namun tahun ini, balai tutup karena Disperindag Sulsel memberi kewenangan itu kepada Pemkot," ujar lelaki berkacamata itu.

Balai Metrologi yang ada hanya Gowa dan Parepare. "Masa kita daftar di Gowa dan Parepare. Kami coba daftar sejak Juni namun hingga kini belum ada panggilan. Mau pakai jasa orang ketiga, harganya naik 4 kali lipat. Bayangkan 30 timbangan dikali Rp 12 juta harus kita bayar, padahal sebeluknya pe timbang hanya Rp 3 juta," katanya.

Wakil Ketua Apindo Makassar, Andi Irwan Nur Baso berharap, 2018 Pemkot Makassar dapat mengadakan UPTD Balai Metrologi, agar proses tera dan tera ulang untuk hasil produksi kemasan dan bisnis yang ditakar dapat dilakukan.

"Jangan sampai kita disusahkab lagi, gara-gara ketidak siapan daerah dalam menjalankan Undang-undang yang ada saat ini," katanya. (*)

Penulis: Muhammad Fadly Ali
Editor: Ardy Muchlis
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help