TribunTimur/
Home »

Lutim

Di DPRD Luwu Timur, KPK Beberkan Item APBD Rawan Korupsi

Disampaikan Koordinator Wilayah Sulawesi Selatan Unit Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK, Dwi Aprilia Linda pada pemaparannya.

Di DPRD Luwu Timur, KPK Beberkan Item APBD Rawan Korupsi
ivan/tribunlutim.com
Suasana konsolidasi eksekutif-legislatif dalam pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi, di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Luwu Timur, Kamis (7/12/2017). 

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI membeberkan titik rawan korupsi penyalahgunaan APBD.

Itu terungkap dalam konsolidasi eksekutif-legislatif dalam pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi, di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Luwu Timur, Kamis (7/12/2017).

Disampaikan Koordinator Wilayah Sulawesi Selatan Unit Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK, Dwi Aprilia Linda pada pemaparannya.

Ada tiga titik rawan diantaranya perjalanan dinas yang rencana kegiatan yang jelas (dasar pelaksanaan dan dasar tujuan, run down) namun bukti fiktif.

Hibah atau dana bansos dimana mekanisme verifikasi tidak jelas ditambah pertanggung jawaban fiktif.

Selanjutnya, kegiatan yaitu rencana kegiatan tidak jelas (proyek pesanan), tidak ada atau tidak sesuai standar biaya (mark up) dan bukti fiktif.

Pada rapat konsolidasi itu, Dwi mengatakan kegiatan yang dilakukan saat ini di Luwu Timur untuk mencegah tindak korupsi terjadi.

"Kalau masih dilakukan (korupsi) maka KPK bayangan yang akan turun," kata Dwi.

Dalam kegiatan ini, hadir diantaranya Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur, Thorig Husler dan Irwan Bachri Syam, 30 Anggota DPRD, kepala dinas dan masyarakat.

Penulis: Ivan Ismar
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help