TribunTimur/

Danny Paparkan Sombere dan Smart City Bebas Korupsi di Forum DPRD se-Indonesia

Dalam paparannya, Danny menekankan pentingnya transparansi disertai inovasi dalam sistem perencanaan berbasis big data.

Danny Paparkan Sombere dan Smart City Bebas Korupsi di Forum DPRD se-Indonesia
Handover
Walikota Makassar Danny Pomanto menjadi guest speaker pada Rapat Kerja Teknis IV ADEKSI Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia, di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Jakarta, Kamis (7/12/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Walikota Makassar Danny Pomanto menjadi guest speaker pada Rapat Kerja Teknis IV ADEKSI Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia, di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Acara tersebut bertema Menuju Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Bebas Korupsi Melalui Pelaksanaan Sistem e-Planning, e-Budgeting dan e-Procurement.

Dalam paparannya, Danny menekankan pentingnya transparansi disertai inovasi dalam sistem perencanaan berbasis big data.

Hal itu diawali dari musyawarah perencanaan pembangunan(Musrenbang) dan diakhiri dengan monitoring dan evaluasi (monev), dan semua proses tersebut melibatkan eksekutif dan legislatif dalam pengambilan kebijakan daerah.

"Menerangi yang gelap-gelap adalah salah satu upaya dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan konsep sombere' and smart city hal tersebut menjadi sangat bisa untuk diakukan," tegas wali kota berlatar arsitek ini.

Konsep sombere dan smart city kata Danny, dapat diintegrasikan dengan layanan bebas korupsi.

Hal itu terbukti dari data yang dilansir oleh Transparancy International Indonesia (TII) pada November 2017 yang menempatkan Makassar di posisi teratas kota dengan persentase suap terendah di Indonesia.

Data itu menjelaskan ke publik jika Makassar menjadi kota dengan pelayanan publik yang paling minim atau paling bersih dari praktek suap (kolusi).

"Data TII November 2017 menunjukkan kota dengan persentase biaya suap terendah adalah Makassar sebesar 1,8 persen dari total biaya produksi," sebut Danny.

Ada lima komponen yang digunakan sebagai indikator dalam mengukur IPK ini di antaranya prevalensi korupsi, akuntabilitas publik, motivasi korupsi, dampak korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi.

Survei dilakukan terhadap 12 kota di Indonesia, salah satunya adalah Makassar dengan waktu pengambilan data survei sejak Juni hingga Agustus 2017 yang melibatkan 1.200 responden pelaku usaha.

Pengakuan terhadap pelayanan publik yang bersih dan bebas korupsi juga datang dari KPK dan Cowater Canada yang mengakui indeks integritas Makassar di bawah kepemimpinan Danny naik hingga dua poin.

Ia mengakui upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi telah dimulai sejak awal pemerintahannya.

Ia melakukan lelang jabatan untuk mengisi berbagai posisi strategis di pemerintahannya, dengan tolok ukurnya berdasarkan kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki setiap kandidat. (*)

Penulis: Fahrizal Syam
Editor: Ardy Muchlis
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help