TribunTimur/

Berkas Lengkap, Perkara Dugaan Korupsi Rp 1,5 M KSP Agung Lestari Segera Disidangkan

Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Agung Lestari, Suwondo segera diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar.

Berkas Lengkap, Perkara Dugaan Korupsi Rp 1,5 M KSP Agung Lestari Segera Disidangkan
int
www.tribun-timur.com 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Agung Lestari, Suwondo segera diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar.

Siwondo merupakan tersangka kasus dugaan korupsi penyaluranan dana bantuan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) tahun 2011-2013

Persidangan tersangka tersebut, setelah penyidik Kejaksaan Cabang Negeri Pelabuhan Makassar resmi melimpahkan berkas perkara tersangka ke Pengadilan untuk menjalani proses persidangan.

"Penyidik telah melimpahkan perkara Tipikor atas nama Suwondo ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar," kata Kepala Kejaksaan Cabang Pelabuhan, A. Irfan, Kamis (07/12/2017).

Menurut A.Irfan bahwa Siwondo bakal menjalani sidang perdana pada 13 Desember 2017 mendatang dengan agenda pembacaaan dakwaan.

Irfan menyampaikan kasus yang menyeret Siwondo berawal pada 05 Februari 2013 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Agung Lestari di Kota Makassar mengajukan permohonan modal kerja untuk mendapatkan
bantuan pinjaman dana bergulir atau bantuan permodalan.

Permohonan itu diajukan ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi. Dimana Koperasi ini awalnya bernama KSU Kopermas Bilawaya lalu diubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Agung Lestari.

Permohonan itu kemudian dikabulkan dan menyetujui pinjaman tersebut dan telah mentransfer bantuan pinjaman dana bergulir ke rekening Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Agung Lestari sebesar Rp. 2 M

Namun kata Irfan, bantuan pinjaman dari LPDB KUMKM yang diterima tersebut tidak disalurkan sesuai peruntukannya. Seharusnya dana itu disalurkan kepada nasabah/anggota koperasi yang terdapat di dalam daftar definitif .

"Dana itu justru dipergunakan untuk pembelian aset berupa Ruko oleh terdakwa, sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp 1, 5 M," paparnya. (San)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Ardy Muchlis
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help