TribunTimur/

Abraham Samad Sebut Pelanggaran HAM Terbesar Dilakukan Atas Nama Undang-Undang

Dua diantaranya yakni perampasan lahan di kawasan agraria serta yang paling mutakhir yakni pengekangan kebebasan berpendapat.

Abraham Samad Sebut Pelanggaran HAM Terbesar Dilakukan Atas Nama Undang-Undang
Launching Amnesty Indonesia serta Aksi Kamisan perdana di kota Makassar berlangsung di Taman Macan, Kamis (7/12/2017). Aksi Kamisan merupakan gerakan yang dilakukan sejumlah keluarga korban pelanggaran HAM mulai dari penculikan dan penghilangan nyawa pada masa Orde Baru maupun sebelum dan sesudahnya. tribun timur/muhammad abdiwan 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Alfian

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, menyebut saat ini terdapat tiga bentuk pelanggaran HAM yang masih terjadi di Indonesia.

Dua diantaranya yakni perampasan lahan di kawasan agraria serta yang paling mutakhir yakni pengekangan kebebasan berpendapat.

Pelanggaran HAM terakhir yang disebutkan merupakan kasus terbanyak yang terjadi.

Dengan sejumlah kasus kriminalisasi opini Akademis dan Aktifis bahkan pemberitaan yang dibuat oleh para Jurnalis.

"Beberapa tahun terakhir ini kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi pelanggaran HAM yang sering terjadi dan itulah bentuk pelanggaran yang paling mutakhir," kata Abraham Samad yang menghadiri Aksi Kamisan serta Launcing Amnesty International Indonesia di Taman Macan, Makassar, Kamis (7/12).

Abraham lanjut menerangkan bahwa hal itu terjadi lantaran Pemerintah menggunakan instrumen hukum atas nama Undang-Undang melegitimasi pelanggaran itu. Salah satunya yakni dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) IT.

"Memang betul sekarang sudah reformasi, semua orang bebas bependapat tak ada lagi tekanan seperti Orba. Tetapi bentuk-bentuk pelanggaran itu berubah, salah satunya menggunakan instrumen hukum untuk melakukan kriminalisasi kepada orang atau kelompok yang kritis terhadap kebijakan yang merugikan masyarakat," tegasnya.

"Salah satu bentuk kriminalisasi zaman sekarang dan ini sangat berbahaya kalau ini dibiarkan terus menerus, maka kelompok kritis yang biasa berpihak ke masyarakat marginal akan tertidur. Menurut saya ini berbahaya sebab aparat pemerintah menggunakan instrumen hukum, yaitu menggunakan Undang-Undang mengkriminalisasi kelompok-kelompok kritis," paparnya.

"Berbahayanya karena ini seolah-olah bukan pelanggaran HAM sebab memggunakan instrumen hukum padahal itu adalah pelanggaran HAM yang sangat modern, canggih dan halus. Semuanya sudah bermetamorfosa," lanjutnya.

Penulis: Alfian
Editor: Ardy Muchlis
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help