TribunTimur/

Tunggakan Pajak Kendaraan Capai Rp 10 M, UPT Pendapatan Enrekang Lakukan Ini

Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan wilayah Enrekang terus berupaya mengejar targetnya.

Tunggakan Pajak Kendaraan Capai Rp 10 M, UPT Pendapatan Enrekang Lakukan Ini
muh asiz albar/tribunenrekang.com
Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan wilayah Enrekang menggelar sosialisasi hukum terkait pajak daerah di pendopo rumah jabatan Bupati Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Rabu (6/12/2017). 

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com Muh Azis Albar

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG - Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan wilayah Enrekang terus berupaya mengejar targetnya.

Kali ini, mereka menggelar sosialisasi hukum terkait pajak daerah yang baru saja ditetapkan 2017 ini.

Sosialisasi digelar di pendopo rumah jabatan Bupati Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Rabu (6/12/2017).

Sosialisasi itu dihadiri Bupati Enrekang Muslimin Bando dan Kepala Bidang Pengawasan dan Bimbingan Bapenda Sulsel Moh Hasan Sijaya.

Baca: Ini Komitmen Bupati Enrekang Untuk Penyandang Disabilitas

Menurut Kasubag Tata Usaha UPT Samsat Enrekang, Ridwan Miruddin, kegiatan tersebut untuk mensosialisasikan perubahan Perda nomor 10 tahun 2010 menjadi Perda nomor 8 tahun 2017, tentang pajak daerah.

"Salah satu perubahan dalam Perda itu adalah biaya balik nama (BBN) untuk kendaraan baru, alami penurunan 2,5 persen dari 12,5 persen menjadi 10 persen pajaknya," kata Ridwan.

Kepala UPT Pendapatan Enrekang, Eddi Pappang, berharap adannya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajaknya.

Apalagi, dalam lima tahun terkahir tunggakan pajak kendaraan di Enrekang mencapai Rp 10 miliar.

Baca: Ajak Desa Berinovasi, Tim Pendamping Satker P3MD Enrekang Bentuk Ini

Beberapa faktor penyebabnya adalah banyaknya kendaraan yang sudah rusak sehingga tak terpakai, masalah leasing, sudah pindah tangan serta ada pula yang tidak taat membayar pajaknya.

"Jadi kita berharap dengan adanya penurunan pajak BBN ini bisa semakin mendongkrak kesadaran masyarakat bayar pajak," ujar Eddi.(*)

Penulis: Muh. Asiz Albar
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help