TribunTimur/

Pilkada Enrekang 2018

Panwaslu Enrekang Ingatkan Bupati Tak Lakukan Mutasi Jelang Pilkada

Menurut Ketua Panwaslu Enrekang, Suardi Mardua, larangan melakukan mutasi pejabat tersebut sesuai aturan Undang Undang

Panwaslu Enrekang Ingatkan Bupati Tak Lakukan Mutasi Jelang Pilkada
Muh Azis Albar/Tribunenrekang.com
Ketua Panwaslu Enrekang, Suardi Mardua 

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com Muh Azis Albar

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG - Momentum Pemilihan kepala daerah (Pilkada) kerap membuat khawatir para Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya bagi para pejabat struktural.

Pasalnya, pada momentum tersebut kerap terjadi mutasi atau prombakan yang dilakukan oleh para bupati ataupun wakil bupati.

Untuk itu, Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Enrekang mengingatkan kepada bupati dan wakil bupati untuk melakukan mutasi pejabat jelang Pilkada 2018.

Menurut Ketua Panwaslu Enrekang, Suardi Mardua, larangan melakukan mutasi pejabat tersebut sesuai aturan Undang Undang Dasar (UUD) nomor 10 tahun 2016 pasal 71 tentang pemilihan, Gubernur, bupati dan walikota.

"Jadi kita ingatkan bahwa bupati atau wakil bupati tidak diperbolehkan lakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan akhir masa jabatannya kecuali ada persetujuan dari Mendagri," kata Suardi kepada TribunEnrekang.com, Rabu (6/12/2017).

Ia menjelaskan, jika berani melakukan mutasi pejabat ada sanksi yang bakal diperoleh dan itu sangat berat.

Saksinya Bisa dipidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan atau denda paling sedikit Rp 600 ribu paling bnyak Rp 6 juta.

"Sangsi itu mengacu, pada Pasal 188 UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan kepala daerah, termasuk jika terpilih bisa saja dibatalkan," ujarnya

Penulis: Muh. Asiz Albar
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help