TribunTimur/
Home »

Gowa

Ini Kata Anggota Banggar Soal Tudingan Bupati Gowa Tentang Biaya Perjalanan Rp 19 M

Yang jelas 19 M itu bukan jalan-jalan. Disitu ada kepentingan eksekutif juga, peningkatan kinerja lembaga

Ini Kata Anggota Banggar Soal Tudingan Bupati Gowa Tentang Biaya Perjalanan Rp 19 M
ilustrasi

Laporan Wartawan Tribun Timur Wa Ode Nurmin

TRIBUN-TIMUR.COM,SUNGGUMINASA- Anggota Banggar DPRD Gowa Muhammad Fitriady menanggapi pernyataan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan terkait permintaan anggota DPRD Gowa soal anggaran perjalanan senilai Rp 19 M

Baca: Rapat KUA- PPAS DPRD Gowa Diboikot, Adnan Sebut Karena Tolak Anggaran Perjalanan Rp 19 M

"Yang jelas 19 M itu bukan jalan-jalan. Disitu ada kepentingan eksekutif juga, peningkatan kinerja lembaga DPRD dan peningkatan kapasitas anggota DPRD dan semua bermuara untuk kepentingan masyarakat Gowa," katanya dalam rilisnya kepada Tribungowa.com, Rabu (6/12).

Kalau dikatakan melanggar aturan, lanjut Fitriady, aturan yang mana?.

"Toh usulan ini lahir atas dasar permintaan pimpinan DPRD kepada fraksi lalu diputuskan bersama dibanggar dan dijadikan rencana program DPRD sama dengan SKPD lain yang mengusulkan ke Bupati," katanya lagi.

Mengenai adanya 20 Perda yang dibahas oleh DPRD tahun sebelumnya katanya kurang tepat.

"Tahun 2016 cuma empat perda dan 2017 hanya tujuh perda yang sudah dibahas karena anggaran yang sangat terbatas,".

Usulan program perda tahun 2018 dari eksekutif sebanyak 12 ranperda dan ranperda inisiatif DPRD akan masuk sebanyak 10 ranperda.

"Dan perda yang sudah disahkan itu untuk kepentingan masyarakat kabupaten Gowa," ujarnya menanggapi.

Belum lagi peningkatan kapasitas anggota DPRD seperti mengikuti workshop atau bimbingan teknis, mengingat banyaknya regulasi penyelanggaraan pemerintahan yang berubah setiap saat.

"Kita juga perlu konsultasi ke kementerian karena wadah DPRD untuk mendapatkan solusi dari masalah yang terjadi di daerah,".

Penambahan itu juga sudah termasuk penambahan anggaran belanja kegiatan Reses anggota DPRD.

"Selama ini kita dibatasi hanya 75 orang konstituen yang bisa diundang untuk hadir pada reses anggota dewan. Ini sama saja membatasi aspirasi masyarakat yang ingin disampaikan ke wakilnya di DPRD," ujarnya.

Fitriady menambahkan jika inti substansi masalah yang terjadi dikarenakan keterlambatan penyerahan KUA PPAS oleh Eksekutif, meski legislatif sudah bersurat untuk meminta agar segera dipercepat dan segera dibahas tapi tidak diindahkan.

Penulis: Waode Nurmin
Editor: Ardy Muchlis
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help