TribunTimur/

Kasus Lab FT UNM

Pukul 20.30 Wita, Sidang Putusan Terhahap Guru Besar UNM Masih Digelar, Apa Putusannya?

Prof Mulyadi merupakan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung laboratorium Fakultas Teknik UNM.

Pukul 20.30 Wita, Sidang Putusan Terhahap Guru Besar UNM Masih Digelar, Apa Putusannya?
TRIBUN TIMUR/HASAN BASRI
Sidang pembacaan putusan terhadap guru besar Universitas Negeri Makassar (UNM) , Prof Mulyadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar Selasa (05/12/2017) digelar hingga malam. Hingga pukul 20.30 Wita proses persidangan masih berlangsung. Majelis hakim yang dipimpin langsung Rianto Adam Ponto dan dua hakim anggota lainya Abd Razak dan Cenning Budiana masih membacakan materi putusan. 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Sidang pembacaan putusan terhadap  guru besar Universitas Negeri Makassar (UNM) , Prof Mulyadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar Selasa (05/12/2017) digelar hingga malam.

Hingga pukul 20.30 Wita proses persidangan masih berlangsung. Majelis hakim yang dipimpin langsung Rianto Adam Ponto dan dua hakim anggota lainya Abd Razak dan Cenning Budiana masih membacakan materi putusan.

Prof Mulyadi merupakan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung laboratorium Fakultas Teknik UNM.

Pembangunan diketahui tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga menyeret dirinya. Pembangunan yang seharunya menyelesaikan empat lantai di Blok, justru tidak selesai pada tahun anggaran akhir Desember 2015.

Sementara dalam perjanjian juga dijelaskan bahwa pengerjaan harus dimulai paling lambat sehari setelah SPMK diterbitkan. Apabilah PT tersebut tidak mampu menyelesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan denda.

Selain itu, pembayaran tidak sesuai dengan progres pekerjaan. Pembayaran prestasi kepada PT Jasa Bhakti selaku kontraktor diserahkan secara lunas atau secara 100 persen pada 21 Desember 2015, meskipun pembangunan belum selesai.

Padahal dalam perjanjianya telah mereka sepakati, pembayaran pertama dan kedua bisa dilakukan pihak pertama ke pihak kedua sebesar 25 persen atau Rp 8,738 miliar ketika bobot pekerjaaan mencapai 30 persen.

Sementara pembayaran ketiga atau terakhir bisa dilakukan sebesar 45 persen atau Rp 15,729 miliar ketika bobot mencapai 100 persen. Sedangkan sisa pembayaran 5 persen atau Rp 1,747 miliar merupakan retensi akan dibayarkan setelah pihak kedua menyerahkan berita acara serah terima kedua.

Ironisnya lagi, pembayaran diluar dari kontrak kerja disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen, ML. Tidak hanya PPK, juga disetujui pejabat tinggi UNM pasa saat itu, bahwa pembangunan laboratorium terpadu telah selesai. (*)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help