TribunTimur/

KPK Minta Warga Palopo Laporkan Pejabat yang Terima Fee Proyek

Wilayah yang rawan untuk terjadinya korupsi berada di dalam perizinan di seluruh kabupaten/kota.

KPK Minta Warga Palopo Laporkan Pejabat yang Terima Fee Proyek
hamdan soeharto/tribunpalopo.com
KPK Sulawesi Selatan melakukan monitoring evaluasi pemberantasan korupsi terintegrasi di Kantor DPRD Palopo Jl Anggrek, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Senin (4/12/2017). 

Laporan Wartawan TribunPalopo.com, Hamdan Soeharto

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada warga Palopo untuk melaporkan pejabat Palopo yang menerima fee dari proyek.

Hal itu diungkapkan Koordinator KPK Sulawesi Selatan (Sulsel), Dwi Aprilia saat melakukan monitoring evaluasi pemberantasan korupsi terintegrasi di Kantor DPRD Palopo Jl Anggrek, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Senin (4/12/2017) kemarin.

"Mulai 2018 kami tegas menindaki soal fee proyek. Jika ada pejabat yang melakukan itu kami segera tindaki," katanya.

Baca: Soal Fee Proyek, HMI Maros: Kadis PU Tak Boleh Lepas Tangan

Baca: Penjelasan Tamsil Linrung Soal Fee Proyek Kemenakertrans

Dikatakan, wilayah yang rawan untuk terjadinya korupsi berada di dalam perizinan di seluruh kabupaten/kota. "Ini rawan gratifikasi dan suap meyuap. Tetapi bukan yang lain tidak berpotensi, semua harus kita cegah bersama-sama," tuturnya.

Sekadar diketahui, dua orang anggota KPK sore kemarin mengunjungi kantor DPRD Palopo. Meraka memberikan sosialisasi monitoring evaluasi pemberantasan korupsi terintegrasi.(*)

Penulis: Hamdan Soeharto
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help