TribunTimur/
Home »

Luwu

Panwaslu Luwu Ingatkan Kades Tak Bermain Politik, Ini Sanksinya

Panwaslu Luwu mengingatkan seluruh kepala desa untuk tetap netral dan tidak ikut berperan dalam politik praktis selama perhelatan Pilkada 2018.

Panwaslu Luwu Ingatkan Kades Tak Bermain Politik, Ini Sanksinya
desy/tribunluwu.com
Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Luwu Kaharuddin 

Laporan Wartawan TribunLuwu.com, Desy Arsyad

TRIBUNLUWU.COM, BELOPA - Panwaslu Luwu mengingatkan seluruh kepala desa untuk tetap netral dan tidak ikut berperan dalam politik praktis selama perhelatan Pilkada 2018.

Ancaman penjara dan denda membayangi penyelenggara pemerintahan di tingkat desa yang terbukti melanggar tindak pidana pemilu sesuai Pasal 71 ayat 1 UU nomor 10 tahun 2016.

"Anggota TNI, Polri dan kepala desa atau lurah dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon," ujar Komisioner Panwaslu Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Kaharuddin, Senin (4/12/2017).

Baca: Verifikasi Parpol di KPU, Panwas Luwu Temukan Ini

Untuk ketentuan pidana terkait Kades yang terlibat dalam politik praktis atau melanggar UU tersebut dincam hukuman pidana yang diatur dalam UU nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

"Kades yang bermain politik jelas akan dikenakan pidana yang diatur dalam pasal 188 Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada, penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan denda paling sedikit Rp 600 ribu atau Rp 6 juta," tutur Kaharuddin.(*)

Penulis: Desy Arsyad
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help