Pilwali Makassar 2018

Dinilai Ambil Keputusan Sepihak, Tim DIAmi Bakal Laporkan Komisioner Bawaslu

KPU Makassar menetapkan jumlah dan sebaran dukungan yang disetor pasangan Moh Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari (DIAmi) telah memenuhi syarat

Dinilai Ambil Keputusan Sepihak, Tim DIAmi Bakal Laporkan Komisioner Bawaslu
TRIBUN TIMUR/FAHRIZAL SYAM
Koordinator LO DIAmi Abdul Haris usali pleno, di Maxone Hotel, Jl Taman Makam Pahlawan, Jumat (1/12/2017) malam. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menetapkan jumlah dan sebaran dukungan yang disetor pasangan Moh Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari (DIAmi) telah memenuhi syarat

Berkas dukungan DIAmi selanjutnya akan masuk ke dalam tahapan selanjutnya yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Meski dinyatakan lolos oleh KPU, pihak DIAmi rupanya merasa tidak puas kepada Panwaslu Kota Makassar yang disebut telah mengambil kebijakan yang merugikan DIAmi.

Kebijakan yang dimaksud adalah rekomendasi panwaslu ke KPU untuk tidak memverifikasi sebuah kantong kresek berwarna merah yang berisi ratusan dukungan untuk pasangan DIAmi dari Kecamatan Manggala, dengan alasan melebihi batas waktu yang ditentukan.

Komisioner Bawaslu, Mutmainnah mengatakan, ia meyakini kantong dukungan itu disetor ke KPU pada pukul 00.04 WITA, tanggal 30 November yang artinya melewati empat menit dari deadline penyetoran dukungan, yakni tanggal 29 November paling lambat pukul 24.00 WITA. Hal itu menurut Mutmainnah diperkuat dengan adanya bukti rekaman CCTV hotel.

Koordinator LO DIAmi Abdul Haris menyayangkan hal tersebut, dan menuding Mutmainnah mengambil langkah secara pribadi bukan kelembagaan, dan tidak melibatkan pihak DIAmi dan juga KPU Makassar.

"Kesepakatannya waktu itu kan tiga unsur yakni panwaslu, paslon, dan KPU duduk bersama membahas satu kantong itu. Tapi kenyataannya tidak ada kesepakatan, lalu tiba-tiba panwaslu mengeluarkan rekomendasi agar kantong itu tidak diverifikasi," ujar Abdul Haris usali pleno, di Maxone Hotel, Jl Taman Makam Pahlawan, Jumat (1/12/2017) malam.

"Padahal, kesepakatannya juga kita bersama-sama dengan KPU, Panwas, dan pihak paslon, untuk menyaksikan CCTV itu. Tapi itu tidak dilakukan, dan Mutmainnah membuka sendiri CCTV itu," ungkapnya.

Ia melanjutkan, Mutmainnah juga mengeluarkan kebijakan tanpa adanya berita acara yang semakin menguatkan dugaan pihak DIAmi bahwa ia bekerja tidak sesuai koridornya.

Pihak DIAmi pun berencana akan mengirim surat ke Bawaslu untuk mengevaluasi kinerja Mutmainnah

"Kalau buka CCTV sendirian padahal kita ada tiga unsur di sini, maka bisa dicurigai. Kami akan menyurat ke Bawaslu bahwa ini tindakan pribadi bukan kelembagaan," pungkasnya. (*)

Penulis: Fahrizal Syam
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help