TribunTimur/

Pilkada Serentak 2018

ASN Dilarang Foto Bareng Paslon, Ini yang akan Dilakukan Bawaslu Makassar

Sementara ASN juga dilarang memasang spanduk, dan ikut serta dalam aksi tindakan kampanye.

ASN Dilarang Foto Bareng Paslon, Ini yang akan Dilakukan Bawaslu Makassar
Ribuan simpatisan pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wakil Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari mengantar pasangan (DIAmi) saat melintas di Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (39/11). Rombongan ini akan menuju lokasi pendaftaran KPU di Maxone Hotel, Jl Taman Makam Pahlawan. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dalam rangka menghadapi tahun politik, yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2018 dan pemilihan presiden pada 2019, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengingatkan segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas sebagai abdi negara.

Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja mengingatkan, pasangan calon dilarang melibatkan ASN, TNI, maupun Polri dalam aktivitasnya, termasuk dalam mengambil keputusan saat kampanye.

Sementara ASN juga dilarang memasang spanduk, dan ikut serta dalam aksi tindakan kampanye.

“Pegawai ASN juga tidak boleh foto bersama pasangan calon (Paslon) dan mem-posting-nya di media sosial. ASN juga tidak diperbolehkan menjadi narasumber dalam acara yang berkaitan dengan politik,” kata Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR-RI, di Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Menanggapi hal itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar, Nursari mengapresiasi langkah yang dilakukan KemenPAN-RB.

Menurutnya larangan tersebut sangat baik untuk menjaga netralitas ASN, dan Bawaslu Makassar akan menindaklajuti edaran dengan mengambil langkah strategis.

"Kami apresiasi itu untuk menjaga netralitas. Selanjutnya, kami akan diskusikan langkah strategis dan taktis terkait hal itu. Bisa saja kami mengeluarkan himbauan terkait netralitas," kata Nursari, Jumat (1/12/2017).

Bagi pegawai ASN yang bersikap tidak netral dalam perhelatan politik akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukuman disiplinnya pun tidak main-main, mulai hukuman sedang sampai berat. (*)

Penulis: Fahrizal Syam
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help