Tak Ikut Amnesti Pajak, Wajib Pajak Bisa Bebas dari Sanksi, Asal

Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Sulselbartra, Aris Bamba yang dihubungi, Jumat (24/11/2017) enggan menanggapi terlalu jauh.

Tak Ikut Amnesti Pajak, Wajib Pajak Bisa Bebas dari Sanksi, Asal
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan perkembangan program tax amnesty yang dijalankan pemerintah, termasuk jumlah tax amnesty dari tiap daerah. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 165/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 terkait Pengampunan Pajak.

Menurut Revisi beleid ini salah satunya memberi kesempatan kedua bagi Wajib Pajak (WP) peserta amnesti pajak ataupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya, sehingga bisa terbebas dari sanksi.

Mereka tidak akan dikenai sanksi pajak asalkan mengungkapkan sendiri harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (2015) bagi yang bukan peserta amnesti pajam. Sedangkan untuk yang sebelumnya sudah ikut amnesti pajak bisa memperbaiki Surat Penyampaian Harta (SPH).

Dalam PMK 165/2017 memasukkan beberapa poin perubahan pada PMK 118/2016. Pertama, ketentuan ayat (4) dan ayat 6 Pasal 24 diubah sehingga intinya mengatur bahwa untuk mendapatkan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) pengalihan harta dari Nominee atau atas nama orang lain menjadi WP sebenarnya bagi peserta tax amnesty, maka dapat menyampaikan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh ataupun fotokopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Poin kedua di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 44A yang berbunyi jika WP mengungkapkan harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) bagi WP yang sudah ikut tax amnesty maka dianggap sebagai penghasilan dan dikenai tarif PPh normal dan dibebaskan dari denda 200 persen.

Sementara bagi WP yang belum ikut tax amnesty, dengan perlakuan yang sama. Mendeklarasikan harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh, maka kena tarif PPh normal dan dibebaskan dari sanksi administrasi 2 persen per bulan maksimal 24 bulan atau 48 persen.

Tarif PPh normal sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017, yaitu untuk WP Orang Pribadi dipungut PPh Final 30 persen, WP Badan Usaha 25 persen, dan WP tertentu sebesar 12,5 persen.

Pembebasan sanksi atau denda ini dengan syarat sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data atau informasi mengenai harta tersebut. Pelaporan harta ini dapat disampaikan melalui SPT Masa PPh Final.

Poin ketiga, ketentuan Pasal 46 ditambah satu ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 46 berbunyi segala sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan UU Pengampunan Pajak hanya dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan.

Terkait hal tersebut, Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Sulselbartra, Aris Bamba yang dihubungi, Jumat (24/11/2017) enggan menanggapi terlalu jauh.

"Terkait penandatanganan PMK 165 tahun 2017. Kami akan melakukan konferensi pers Senin (27/11/2017) di Aula GKN Lt 5. Kapan tax amnesty jilid II dimulai disana dikabari," katanya.

PMK 165/2017 ini ditetapkan oleh Sri Mulyani pada 17 November 2017 dan diundangkan di Jakarta, 20 November 2017 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana.

Penulis: Muhammad Fadly Ali
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved