TribunTimur/

Kopel: Penahan Setnov Bisa Selamatkan DPR

Menurutnya, sekarang ini ada banyak pilihan lain yang bisa mempercepat pelengseran Setno dari DPR, selain dengan pengunduran diri.

Kopel: Penahan Setnov Bisa Selamatkan DPR
TRIBUN TIMUR/SALDY
Direktur Komite Pemantau Legislasi (Kopel) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia mengecam sikap bebal Setya Novanto yang tetap bersikukuh bertahan menjabat Ketua DPR RI meski statusnya sebagai tersangka kasus korupsi mega proyek E-KTP dengan kerugian negara trilyunan rupiah.

Kopel menilai Setya Novanto sebagai sosok yang tidak memiliki jiwa kenegarwanan sama sekali untuk bersikap legowo mundur, demi menjaga marwah dan martabat dan kinerja lembaga DPR yang kian terpuruk.

Sebaliknya, Setnya Novanto yang juga Ketua Umum Golkar malah justru berpotensi menyalahgunakan kekuasaan secara leluasa menggonsolidasikan kekuatan untuk melawan proses hukum yang sedang menjerat dirinnya.

‘’Mendesak Setnov untuk bersikap legowo mengundurkan diri adalah cara yang sudah tidak tepat lagi. Mereka justru akan berupaya maksimal mempertahanan kekuasaan yang dimiliki selama ini," ujar Direktur Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah dalam rilisnya, Selasa (14/11/2017).

"Mereka sadar dengan kekuasaanlah mereka bisa mengkoslidasikan kekuatannya untuk meloloskan dirinya dari jerata hukum. Sumpah jabatan mengutamakan kepentingan umum di atas golongan dan pribadi sudah tidak berlaku baginya,’’ ujarnya menambahkan.

Menurut Syamsuddin Alimsyah, sekarang ini ada banyak pilihan lain yang bisa mempercepat pelengseran Setno dari DPR, selain dengan pengunduran diri.

Hal tersebut juga diatur dengan jelas dalam UU MD3 Nomor 17 tahun 2014, serta Peraturan Tata Tertib DPRRI Nomor 1 tahun 2014.

"Pertama, desakan kepada Partai Golkar tempat tersangka Setnov selama ini bernaung agar segera bertanggungjawab dengan mengusulkan pemberhentian Setno sekaligus mengusulkan penggantinya sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2014, khususnya pasal 13 ayat 2 huruf d," ungkapnya.

"Golkar sebenarnya pernah melakukan ini saat kasus Papa Minta Saham. Bahkan sejatinya Golkar segera bergerak cepat memberhentikan Setno sebagai kader sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 2 huruf g. Bila tidak, maka Partai Golkar akan dicap oleh publik sebagai partai yang melindungi orang-orang yang bermasalah hukum. Atau setidaknya Golkar akan dianggap tidak mendukung program pemberantasan korupsi," imbuhnya.

Lanjut Syamsuddin, Kopel juga mendesak Mahkamah Kehormatan DPR untuk segera memproses Setno untuk memberhentikan secara tidak hormat karena dipandang sikapnya telah merusak citra DPR di mata publik.

"Ketiga, mendesak kepada KPK untuk segera melakukan penahanan terhadap tersangka sekaligus mempercepat pelimpahan ke pengadilan. Dengan demikian sesuai pasal 18 ayat 1, huruf a, secara otomatis Setno akan diberhentikan sementara dari kursi DPR," pungkasnya.

Keempat, lanjut Syamsuddin adalah mobilisasi gerakan mosi tidak percaya dari internal DPR sendiri untuk menolak kepemimpinan SN dengan semangat dan pertimbangan penyelamatan lembaga terhormat wakil rakyat.

"Meski disadari berat terwujud, melihat kondisi yang terjadi selama ini kelihatannya malah satu suara membela SN. Bahkan sekarang ini publik menilai, SN bukan hanya Ketua di Golkar namun the riil justru hampir di semua partai. Setidaknya, sampai sekarang reaksi penolakan internal belum terdengar ke publik. Sebaliknya malah kekeuh melindungi dengan berbagai argumentasi. Namun demikian, langkah ini tetap dipandang perlu untuk memperlihatkan kepada publik atas kemauan kuat para wakil rakyat yang lain menjaga marwah DPR sebagai lembaga yang mengawal gerakan anti korupsi," jelasnya.

‘’Melihat perlawanan yang dilakukan selama ini seolah mengkonfirmasi ke publik bahwa SN adalah sosok yang banyak kawan yang berkepentingan melindungannya. Karenanya KPK seharusnya segera bergerak melakukan penahanan,’’ tutup Syamsuddin Alimsyah. (*)

Penulis: Fahrizal Syam
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help