TribunTimur/

Bupati Copot Direktur PDAM Jeneponto, Ini Masalahnya

Lebih jauh, Syarifuddin Lagu menyebutkan ada tiga poin keputusan yang diambi Iksan Iskandar dalam polemik air

Bupati Copot Direktur PDAM Jeneponto, Ini Masalahnya
muslimin/tribunjeneponto.com
Bupati Jeneponto Iksan Iskandar, memimpin rapat kordinasi tentang krisis air bersih di Baruga Kalabbirang rumah jabatan Bupati, Jl Sirajuddin, Kecamatan Binamu, Jumat (11/11/2017) malam. 

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - Krisis air bersih yang terjadi di Jeneponto dua pekan terakhir berbuntut pada pencopotoan direktur PDAM Jeneponto Amri Mahadi, dari jabatannya.

Pencopotan dilakukan setelah Bupati Jeneponto Iksan Iskandar, memimpin rapat kordinasi tentang krisis air bersih di Baruga Kalabbirang rumah jabatan Bupati, Jl Sirajuddin, Kecamatan Binamu, Jumat (11/11/2017) malam.

"Setelah mendengarkan berbagai pertimbangan dan masukan pejabat yang hadir dalam rapat tersebut, akhirnya direktur PDAM Jeneponto (Amri Mahadi Kulle) menyatakan mengundurkan diri," tulis Kabag Humas Pemkab Jeneponto Syarifuddin Lagu dalam rilisinya usai mengikuti rapat itu.

Lebih jauh, Syarifuddin Lagu menyebutkan ada tiga poin keputusan yang diambi Iksan Iskandar dalam polemik air bersih di Jeneponto.

1. Memberhentikan Muh Amri Kareng Liwang sebagai direktur PDAM Jeneponto terhitung sejak malam ini (Jumat/10/11/2017).

2. Membentuk Tim Penyelesaian masalah PDAM yang dipimpin kepala Inspektorat Jeneponto Muh Yusuf Pakihi dengan para anggota Asisten, Staf ahli, Kabag Hukum dan Dewan Pengawas PDAM Jeneponto.

3. Menugaskan Tim Penyelesaian Masalah untuk seger menentukan direktur sementara sebelum ada direktur defenitif demi kelancaran pelayanan air kepada masyarakat, baik dari aspek menegemen, keuangan dan teknis pengelolaan air bersih.

Apakah keputusan yang diambil orang nomor satu di Jeneponto itu dapat segera megalirkan air ke sejumlah rumah pelanggan?

Rabu (01/11/2017) PLN Rayon Jeneponto melakukan penyegelan meteran listrik di lima instalasi milik PDAM Jeneponto.

Penyegelan meteran listriki itu pun berbuntut pada pustusnya aliran air ke sejumlah rumab pelanggan termasuk rumah jabatan bupati Jeneponto.

Penyegelan itu dilakukan lantaran tunggakan listrik PDAM Jeneponto yang mencapai Rp 595.563.106 juta.

Pihak PLN Rayon Jeneponto pun memberi deadline atau batas waktu pembayaran tunggakan hingga 20 November 2017.

Jika tidak kunjung melunasi tunggakan yang ada, PLN mengancam akan melakukan pembongkaran meteran listrik di lima isntalasi PDAM Jeneponto itu.

Penulis: Muslimin Emba
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help