TribunTimur/

Kasus Sewa Lahan Negara di Buloa

Terkait Kasus Lahan Buloa, Kejati Benarkan Jen Tang Ajukan Praperadilan

Jen Tang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi sewa lahan negara di Kelurahan Buloa

Terkait Kasus Lahan Buloa, Kejati Benarkan Jen Tang Ajukan Praperadilan
Tribun/Saldy
Owner PT Jujur Jaya Sakti, Soedirjo Aliman alias Jen Tang menghadiri sidang putusan sela di ruang utama Pengadilan Negeri Makassar, Sulsel, Rabu (18/2). Jentang melakukan pelanggaran pidana menempatkan keterangan palsu di atas akta otentik yang merugikan Direktur PT Timurama Andi Hikmah Patompo sebesar Rp10 miliar 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan dan Barat, Salahuddin membenarkan tersangka Jen Tang mengajukan upaya praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka.

Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi sewa lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo bersama dengan Asisten 1 Pemkot Makassar.

"Benar, kami juga dapat informasi soal praperadilan yang diajukan tersangka," kata Salahuddin.

Menurut Salahuddin, pihaknya siap menghadapi praperadilan tersangka, karena itu merupakan salah satu upaya dari tersangka, untuk memperjuangkan hak-haknya.

Jen Tang ditetapkan sebagai tersangka merupakan pengembangan hasil penyidikan yang terungkap dalam fakta persidangan.

Ia disebut turut terlibat bersama dengan dua tersangka lain, Rusdin dan Jayanti tanpa hak menguasai tanah negara yang seolah olah sebagai miliknya.

Sehingga PT Pembangunan Perumahan (Persero) selaku pelaksana Proyek Makassar New Port (MNP) terpaksa mengeluarkan biaya Rp 500 juta untuk biaya sewa tanah.

Bahkan Jen Tang diduga sebagai otak utama dalam penyewaan lahan negara itu "Dana tersebut kemudian diduga diterima oleh Tersangka melalui rekening pihak ketiga untuk menyamarkan asul usulnya," tuturnya.

Penetapan SA alias JT selaku tersangka juga merupakan tindak lanjut dari langkah Kejati Sulsel dalam mengungkap secara tuntas dugaan penyimpangan lain di seputar lokasi proyek pembangunan Makassar New Port.

Tujuanya untuk mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut. Kejati Sulsel berjanji akan segera melakukan langkah-langkah pengamanan asset untuk mencegah terjadinya kerugian negara yang lebih besar dari upaya klaim-klaim sepihak atas tanah negara di wilayah tersebut.

Guna pengungkapan perkara ini, Kejati Sulsel akan menerapkan strategi follow the money melalui kerja sama dengan instansi terkat, serta mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka koordinasi penegakan hukum. (*)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help