TribunTimur/

Ini Rekomendasi KNPI Sulsel untuk Pansus Kepemudaan DPRD Sulsel

Imran Eka Saputra menyampaikan beberapa rekomendasi untuk Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Pemberdayaan Pemuda Sulsel.

Ini Rekomendasi KNPI Sulsel untuk Pansus Kepemudaan DPRD Sulsel
HANDOVER
Ketua KNPI Sulawesi Selatan, Imran Eka Saputra menghadiri rapat dengar pendapat untuk Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) Pemberdayaan Pemuda di Sulawesi Selatan di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Kamis (9/11/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan menghadiri rapat dengar pendapat untuk Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) Pemberdayaan Pemuda di Sulawesi Selatan di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Kamis (9/11/2017).

Dalam rapat ini Ketua KNPI Sulsel, Imran Eka Saputra menyampaikan beberapa rekomendasi untuk Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Pemberdayaan Pemuda Sulsel.

"KNPI Sebagai organisai yang menghimpun organisasi kepemudaan tentuntunya KNPI memiliki tujuan mewujudkan persatuan dan kesatuan pemuda indonesia dan tegaknya negara kesatuan republi indonesia NKRI," katanya.

Apa saja rekomendasi untuk DPRD Sulsel, berikut:

1.Pada BAB X tentang Organisasi Kepemudaan pasal 33 dan 34 ini kami dari pengurus knpi sulsel meminta ke pada pansus DPRD Propinsi Sulsel tentang Perda Pemberdayaan Kepemudaan untuk mempertegas Eksistensi KNPI sebagai satu satunya organisasi kemasyarakatan Pemuda sejalan dengan itu kami di knpi sulsel telah menghimpun oganisasi kemasyarakatan pemuda sebanyak 49 0rganisasi kemasyrakatan pemuda dengan berbagai latar belakang dia antaranya adalah unsur okp keagamaan,ke mahasiswaan dan kekaryaan.dan knpi sulsel juga memiliki strutur sampai pada tingkat dewan pengurus kecamatan di 24 kabupaten kota di sulawesi selatan.

2.Perlu di pertegas posisi oraganisasi kepemudan dalam hal ini adalah KNPI SULSEL adalah mitra startegis pemerintah daerah (STAKEHOLDER) ,dimana dalamn hal menyusun rencana program pembangunan kepemudaan pemerintah daerah wajib melibatkanb KNPI SULSEL untuk bersama sama dalam merumuskan kebijakan pembangunan kepemudaan.

3.Pengelolaan anggaran dalam pasal 36 dimana Gubernur dan DPRD wajib mengalokasikan dana dari APBD untuk program & kegiatan Kepemudaan dan/atau pengembangan pemuda yang di selengarakan oleh organisasi kepemudaan masukan untuk pasal 36 ini kami dari KNPI sulsel Meminta pada pansus ranperda tentang pemberdayaan pemuda untuk memasukan farsa “untuk mendapatkan bantuan yang bersumber dari APBD terlebih dahulu meminta rekomendasi dari KNPI”. (*)

Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help