Warga Tolak Perpanjangan HGU PT Lonsum, Begini Respon Pemkab Bulukumba

mereka menuntut PT Lonsum untuk menghentikan aktivitas di atas lahan HGU yang terdapat bukti hak kepemilikan masyarakat

Warga Tolak Perpanjangan HGU PT Lonsum, Begini Respon Pemkab Bulukumba
firki arisandi/tribunbulukumba.com
Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Bulukumba, Jl Jend Sudirman, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (6/11/2017). 

Laporan Wartawan TribunBulukumba.com, Firki Arisandi

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Bulukumba, Jl Jend Sudirman, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (6/11/2017).

Aksi tersebut dihadiri warga dari empat kecamatan di Bulukumba, yakni kecamatan Kajang, Herlang, Bulukumpa, dan Kecamatan Ujung Loe.

Baca: Isu Miring Merebak, PT Lonsum Bulukumba Klarifikasi HGU

Dalam orasinya, mereka menuntut kementerian Agraria dan Tata Ruang beserta Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk tidak memperpanjang hak guna usaha (HGU) PT London Sumatera (Lonsum), sebelum sengketa tanah masyarakat diselesaikan.

Selain itu, mereka menuntut PT Lonsum untuk menghentikan aktivitas di atas lahan HGU yang terdapat bukti hak kepemilikan masyarakat,  sesuai dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan Pemkab Bulukumba berdasarkan laporan tim verifikasi.

Baca: Bela PT Lonsum, Pemuda Pancasila Kritik Pernyataan Wakil Bupati Bulukumba

Mereka juga menuntut agar tanah masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang seluas 2850 hektare, sesuai dengan lampiran peta wilayah adat Kajang yang termuat dalam Perda  No 9 tahun 2015 tentang pengukuhan, pengakuan hak, dan perlindungan hak masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang.

Sayangnya, dalam aksi tersebut massa tidak dapat bertemu langsung dengan bupati dan wakil bupati bulukumba dikarenakan sedang ada tugas diluar kota.

Aksi mulai mereda ketika Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bulukumba, Djunaidi Abdillah, menyampaikan sikap bupati kepada massa.

"Pemerintah Kabupaten Bulukumba tidak akan memperoses perpanjangan HGU, sepanjang hak-hak masyarakat, utamanya masyarakat adat Kajang dikembalikan sesuai pembuktian fakta hukum hasil eksekusi tahun 1999 dan hasil kerja tim verifikasi faktual Kabupaten Bulukumba," tutur Djunaidi Abdillah.

"Pemerintah Bulukumba akan melakukan persuratan ke menteri terkait untuk tidak melakukan  proses perpanjangan HGU sebelum hak-hak warga belum dikembalikan yang berdasar hasil temuan verifikasi Pemkab Bulukumba," lanjutnya.(*)

Penulis: Firki Arisandi
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved