Kejati Tidak Layangkan Panggilan Hamzah Hapati Hasan, Ini Alasannya

Ketiga tersangka itu antara lain Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara dan dua orang wakilnya, Munandar Wijaya dan Harun.

Kejati Tidak Layangkan Panggilan Hamzah Hapati Hasan, Ini Alasannya
nurhadi/tribunsulbar.com
Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulbar, Hamsah Hapati Hasan 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, Tugas Utoto mengaku belum melayangkan pemanggilan terhadap Wakil Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan.

Politisi Partai Golkar ini merupakan salah satu dari tiga unsur pimpinan DPRD Sulbar yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyimpangan dana APBD Sulbar.

Ketiga tersangka itu antara lain Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara dan dua orang wakilnya, Munandar Wijaya dan Harun.

"Yang kita utamakan pemeriksaan ini adalah yang mengajukan gugatan praperadilan,"tegas Aspidsus Kejati, Tugas Utoto, Senin (30/10/2017).

Namun demikian, Tugas mengaku tetap akan memanggil tersangka Hamzah Hapati Hasan untuk pemeriksaan demi kepetingan penyidikan. Hanya saja, ia belum membeberkan jadwal pemeriksaan tersangka.

Sementara tiga tersangka lain
Andi Mappangara dan dua orang wakilnya, Munandar Wijaya dan Harun telah dilayangkan panggilan dan sudah diperiksa. Kecuali, Munandar tidak memenuhi panggilan karena sakit.

Sebelumnya, tiga unsur pimpinan DPRD Sulbar mengajukan prapedilan, lantaran penetapan para unsur pimpinan DPRD Sulbar sebagai tersangka oleh Kejaksaan dinilai cacar hukum.

Tiga unsur pimpinan DPRD Sulbar sebelumnya menggugat Kejati karena penetapanya dianggap ada pelanggaran hukum baik yang bersifat prosedural maupun yang subtantif. Bahkan terkesan penetapan tidak profesional, terburu buru, dipaksakan dan cendrung penuh dengan muatan pilitis.

" Proses penetapan tersangka, kami anggap alat buktinya belum cukup. Jadi harapan kami permohonan di kabulkan, Supaya penetapan tersangka di batalkan oleh hakim praperadilan," tutur kuasa hukum tersangka.

Penulis: Hasan Basri
Editor: Ardy Muchlis
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved