TribunTimur/

Kesthuri Ungkap Untung Jasa Travel Umrah di DPRD Sulsel

Hal ini dia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi E dan puluhan pihak travel haji dan umrah

Kesthuri Ungkap Untung Jasa Travel Umrah di DPRD Sulsel
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, melakukan pemanggilan beberapa pengusaha travel ibdah umroh dan beberapa asosisasi yang mereka tempati berhimpun, dengan cara melakaukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Jum’at (13/10).Komisi E DPRD Sulsel yang membidangai Kesejahteraan Rakyat melakukan pemanggilan, karena sejauh ini begitu banyak masukan dari masyrakat jika telah melakukan pendafran umrah namun harus menunggu berbulan-bulan hingga satu atau dua tahun lebih. tribun timur/muhammad abdiwan 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Kesatuan Travel Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Provinsi Sulsel, Usman Jasad menjelaskan bahwa bisnis umroh mengatakan keuntungan per orang bisnis umroh bisa mencapai Rp 2,5 Juta.

Ia pun membeberkan bahwa perjalanan umroh menggunakan pesawat dengan biaya tiket Rp 12,5 jt (PP) makan dan minum Rp 3 juta, biaya visa Rp 650 ribu, perlengkapan Rp 300 ribu, dan biaya lain-lain dengan total sekitar Rp 17,5 Juta untuk 9 hari.

"Profitnya Rp 2,5 jt jadi total penjualan Tiket Rp 19,5 juta," katanya.

Hal ini dia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi E dan puluhan pihak travel haji dan umrah se kota Makassar di Gedung Tower DPRD Sulsel, Jumat (13/10/2017).

Usman Jasad mengatakan, jika adanya pihak travel yang menawarkan perjalan umrah murah di bawah harga Rp 12 juta per orang, perlu dipertanyakan, sebab dinilai tidak rasional.

“Bagaimana mungkin ada trevel menawarkan perjalanan umrah hanya Rp12 juta, bahkan ada yang menjual Rp7 juta, sedangkan biaya pesawat dari Makassar ke Arab Saudi, paling murah Rp12 juta,” ujar Usman.

Sehingga, dia meminta DPRD Sulsel untuk mengeluarkan regulasi mengatur harga perjalanan Haji dan Umrah.

“Daftar tunggu juga menjadi persoalan, karena pihak travel daftar tunggunya itu berbulan-bulan, maka dari itu pemerintah harus membuat regulasi yang mengatur itu semua perjalanan umrah,” ujarnnya.

Sekretaris Komisi E DPRD Sulsel, Marjono mengatakan, pihaknnya akan segera merekomendasikan untuk membuat regulasi bagi travel yang penyelanggarakan perjalanan umrah. (*)

Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help