TribunTimur/

Antisipasi Korupsi, Bupati Sinjai Bakal Pakai Aplikasi Perizinan

dalam rangka pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, agar tidak lagi ada temuan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Antisipasi Korupsi, Bupati Sinjai Bakal Pakai Aplikasi Perizinan
Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan Bupati Sinjai Sabirin Yahya saat serah terima Source Code Aplikasi Perizinan dan TTP (SKP) Online Implementasi Siskeudes dan Rapat Koordinasi Kepala Daerah kelistrikan dan telekomunikasi yang bertempat diruang pola kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Rabu (11/10). (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri

TRIBUN-TIMUR.COM, SINJAI- Bupati Sinjai, Sabirin Yahya menghadiri hadiri penandatanganan berita acara serah terima Source Code Aplikasi Perizinan dan TTP (SKP) Online Implementasi Siskeudes dan Rapat Koordinasi Kepala Daerah Kelistrikan dan Telekomunikasi yang bertempat di ruang pola kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Rabu (11/10/2017).

Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, Syafruddin Kitta mengatakan bahwa acara ini dilatar belakangi inisiasi pihak KPK yang direspon secara positif oleh Pemprov Sulsel sebagai langkah strategik untuk melakukan pecegahan korupsi secara terintegrasi yang dihadiri oleh Bupati/Walikota se-Sulawesi Selatan.

Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam rangka pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, agar tidak lagi ada temuan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Syahrul juga berharap kepada perwakilan KPK untuk melaksanakan workshop tentang aplikasi perizinan ini dengan menghadirkan para Kepala Daerah agar bisa dipahami tentang pelaksanaan aplikasi tersebut.

Ia juga berharap kepada para Bupati jangan biarkan Kepala Desa berjalan sendiri karna ini harus linier, Pemerintah Daerah harus memberikan bimbingan, pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi kepada para Kepala Desa.

Gubernur juga menekankan kepada para Bupati/Walikota untuk bekerja berdasarkan aturan yang ada. Jelasnya.

Ketua Satgas I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Tri Gamarefa dalam sambutannya mengatakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu untuk dilakukan tindakan pencegahan korupsi secara terintegrasi dan berkesinambungan

Penulis: Samsul Bahri
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help