TribunTimur/

Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Desak KPU Enrekang Lakukan Ini

Sehingga dengan diketahuinya anggaran, masyarakat bisa mengawal penggunaannya, agar KPU jauh dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Desak KPU Enrekang Lakukan Ini
Muh Azis Albar/Tribunenrekang.com
Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD), Andi Riyan Rifaldy

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG - Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Enrekang agar transparan mengelola anggaran.

Hal itu disampaikan Koordinator AMPD, Andi Ryan Rifaldy melalui pesan WhatsApp kepada TribunEnrekang.com, Rabu (11/10/2017).

Menurutnya, sebagai bentuk informasi publik KPU harus memberikan transparansi anggaran kepada publik.

Apalagi mereka mengelola anggaran sekitar Rp 18,5 miliar dari dana hibah APBD Kabupaten Enrekang.

"KPU harus transparan dalam kelola anggarannya, termasuk gaji semua tingkatan penyelenggara, dana publikasi dan dana pengadaan surat suara juga harus diperjelas," kata Andi Riyan.

Sehingga dengan diketahuinya anggaran, masyarakat bisa mengawal penggunaannya, agar KPU jauh dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

"Kami tidak ingin pesta demokrasi di Enrekang ke depan diwarnai dengan adanya praktik KKN di dalamnya," ujar Andi Riyan.

Ia menegaskan, pihaknya akan terus mengawal penggunaan anggaran pada proses demokrasi di Bumi Massenrempulu.

Penulis: Muh. Asiz Albar
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help